Kepala DKP Kaltara: Pemprov Tak Janjikan Legalisasi Penangkapan Kepiting, Larangan Itu Aturan Pusat

"Tujuannya dalam rangka menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya hasil perikanan itu," kata Amir Bakry

Kepala DKP Kaltara: Pemprov Tak Janjikan Legalisasi Penangkapan Kepiting, Larangan Itu Aturan Pusat
Tribunkaltim.co/ Fachri Ramadhani
Amir Bakry Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara memperlihatkan barang bukti kepiting bertelur yang berhasil digagalkan pengirimannya secara ilegal ke Tawau beberapa waktu lalu. 

Kedua, penangkapan dan/atau pengeluaran pada tanggal 6 Februari sampai tanggal 14 Desember dalam kondisi tidak bertelur dengan ukuran lebar karapas di atas 15 cm atau berat diatas 200 gram per ekor.

Selanjutnya, pengeluaran pada tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 5 Februari baik dalam kondisi bertelur maupun tidak bertelur dan dengan ukuran lebar karapas di atas 15 cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor yang berasal dari hasil budidaya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal.

Pengeluaran pada tanggal 6 Februari sampai tanggal 14 Desember dalam kondisi tidak bertelur dengan ukuran lebar karapas diatas 15 cm atau berat di atas 200 gram per ekor yang berasal dari hasil budidaya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal.

Amir mengatakan, apabila dipaksakan Pemprov Kalimantan Utara melegalkan atau mengacuhkan aturan tersebut maka permasalahannya akan menjadi lebih rumit.

"Siapa yang akan menjamin keamanan Gubernur, apabila melakukan pelanggaran peraturan. Sebab, sudah jelas, ini bukan kewenangan Pemprov," sebutnya.

Gubernur sebut Amir, telah memerintahkan jajarannya mengumpulkan setiap fakta yang ada sehingga dapat digunakan untuk menyampaikan permohonan pengecualian kepada kementerian terkait.

"Saya menyampaikan permintaan maaf, karena Gubernur tak berhak menganulir kebijakan yang sudah diatur oleh setiap kementerian," ujarnya.

Pihaknya juga telah mengumpulkan dan bertemu dengan setiap pelaku usaha perikanan, khususnya kepiting di Kalimantan Utara.

"Insya Allah, kami membuat kajian akademis terkait pelarangan dan/atau pengeluaran kepiting. Dalam kajian akademis ini, kami bekerjasama dengan tim dari UBT," katanya.

Kajian akademis tersebut telah tuntas disusun.

Halaman
123
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Anjas Pratama
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved