Kepala DKP Kaltara: Pemprov Tak Janjikan Legalisasi Penangkapan Kepiting, Larangan Itu Aturan Pusat

"Tujuannya dalam rangka menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya hasil perikanan itu," kata Amir Bakry

Kepala DKP Kaltara: Pemprov Tak Janjikan Legalisasi Penangkapan Kepiting, Larangan Itu Aturan Pusat
Tribunkaltim.co/ Fachri Ramadhani
Amir Bakry Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara memperlihatkan barang bukti kepiting bertelur yang berhasil digagalkan pengirimannya secara ilegal ke Tawau beberapa waktu lalu. 

"Nanti akan dipaparkan DKP bersama tim UBT, Insya Allah besok (16/3/1019)," katanya.

League Grivanos; Sepatu Daily Casual Berkonsep Stylish Performance, Tersedia di League HUB Samarinda

Kajian akan Disampaikan ke Kementerian

Kajian akademis itu akan disampaikan pula kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bahan pertimbangan untuk pengecualian aturan pelarangan dan/atau penangkapan kepiting di Kalimantan Utara.

Dalam kajian akademis itu sendiri, termuat mengenai data populasi kepiting di wilayah Kalimantan Utara.

"Dalam kajian itu, dilakukan penaksiran mengenai bahayanya apabila kepiting dieksploitasi. Dalam kaitannya dengan kelangsungan kelestarian kepiting itu sendiri," sebutnya.

Setelah kajian dievaluasi kementerian terkait, apabila ada lampu hijau maka Pemprov Kalimantan Utara akan menindaklanjutinya. (*) 

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Anjas Pratama
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved