Romahurmuziy Kena OTT KPK, Ketua MPR Zulkifli Hasan Minta Semua Pihak Tidak Berspekulasi

TRIBUNKALTIM.CO, BANDUNG - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Zulkifli Hasan sempat memberikan keterangannya soal kabar operasi tangkap tangan Anggota DPR RI M Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Sekadar catatan, KPK belum menetapkan status hukum Romahurmuziy sejak diamankan pag‎i kemarin.

Sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik memerlukan waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum Romahurmuziy tersebut.

"Saya prihatin. Itu teman kita, Romi (panggilan akrabnya) mudah-mudahan diberi kekuatan, kesabaran, ketabahan. Saya sungguh prihatin," ujar Zulkifli Hasan saat ditemui di Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung Jumat (15/3/2019).

Prinsip hukum pidana mengatur soal asas legalitas yang memiliki arti setiap orang belum bisa dinyatakan bersalah sebelum ada aturan dan keputusan yang mengaturnya.

Prinsip itu diatur di Pasal 1 ayat 1 KUH Pidana.

• Setelah OTT di Jatim, KPK Bawa Romahurmuziy dan 12 Orang Lainnya ke Jakarta, Berikut Daftar Namanya

• Video Eksklusif Ketum PPP Gus Rommy Ditangkap KPK, Wajah Ditutup Masker 

• Soal Romahurmuziy Kena OTT KPK, Andi Arief Singgung Pilpres dan Sejarah, Sandiaga Uno Langsung Syok

Zulkifli Hasan meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi terkait status hukum seseorang sebelum ada keterangan resmi dari penegak hukum terkait.

"Apapun yang terjadi kita tunggu keterangan KPK," kata Zulkifli Hasan.

‎Hingga tadi malam, KPK belum mengumumkan status hukum Romahurmuziy karena masih memiliki waktu maksimal hingga Sabtu hari ini.

Hanya saja, KPK sudah mengkonfirmasi orang yang diamankan salah satunya Ketua Umum Partai Politik.

Romahurmuziy sempat diperiksa di Mapolda Jawa Timur.