Namanya Dicatut Romahurmuziy Dalam Kasus Pengisian Jabatan di Kemenag, Khofifah Siap Dipanggil KPK

Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, mengaku siap jika sewaktu-waktu dipanggil KPK untuk mengklarifikasi nyanyian Romahurmuzy.

Namanya Dicatut Romahurmuziy Dalam Kasus Pengisian Jabatan di Kemenag, Khofifah Siap Dipanggil KPK
surya.co.id/fatimatuz zahroh
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memberi keterangan ke media, di Gedung Grahadi, Sabtu (23/3/2019). 

TRIBUNKALTIM.CO - Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, mengaku siap jika sewaktu-waktu dipanggil KPK untuk mengklarifikasi nyanyian Romahurmuzy.

Khofifah menegaskan, apa yang sempat dilontarkan Rommy, bahwa ia merekomendasikan Haris Hasanudin agar bisa lolos sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur adalah hal yang sepenuhnya tidak benar.

"Saya siap untuk menyampaikan klarifikasi ke KPK," tegas Khofifah saat memberi keterangan ke media, di Gedung Grahadi, Sabtu (23/3/2019).

Menurutnya apa yang dilakukan KPK adalah hal yang harus didukung dan diberi support.

Sebab, sebagaimana yang dikatakan ibu empat anak ini, apa yang dilakukan KPK adalah dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat.

Dan yang dilakukan KPK adalah bentuk mewujudkan komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih dan memastikan tidak ada jual beli jabatan.

"Bisa dirunutlah, mulai saya jadi Kepala BKKN, Menteri Pemberdayaan Peremluan, Menteri Sosial, bisa melihat, carilah lubang tikus, carilah di lubang semut, adalah saya pernah jual beli jabatan," kata Khofifah.

Ia sendiri memiliki komitmen untuk membangun pemerintahan di Jawa Timur dengan proses recruitmen yang legal dan berdasarkan pada merit system.

Sehingga seharusnya tidak ada celah dan ruang untuk jual beli jabatan.

"Jadi pada posisi ini saya ingin meyakinkan dan memastikan teman-teman. Saya sudah dua kali menjadi menteri dan proses recruitmen open bidding, assessment , itu dilakukan oleh orang yang memang memiliki kredibilitas di bidangnya," tegas Khofifah. 
Dengan begitu ia juga meyakini bahwa hal ini juga yang dilakukan di kementerian era Presiden Jokowi, ahwa posisi eselon satu dan dua, perekrutannya selalu dilakukan dengan sistem assessment.

Halaman
123
Editor: Kholish Chered
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved