Diduga Libatkan Tokoh Politik, Polda Kaltim Disarankan Contoh KPK di Kasus Gratifikasi DPRD Kukar

"Persoalan hukum mesti tetap berjalan dijalurnya (on the track), tanpa harus dipengaruhi dengan momentum politik," ucapnya.

Tribunkaltim.co/ Budi Hartono
Herdiansyah Hamzah 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menyarankan agar Polda Kaltim mengikuti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut perkara dugaan korupsi  yang melibatkan pejabat partai politik dalam kasus gratifikasi DPRD Kukar

Ia mencontohkan seperti perkara gratifikasi  Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy yang ditangkap KPK. 

Menurut dia, soal pernyataan sejumlah pihak yang mengkait-kaitkan kasus dugaan gratifikasi DPRD Kukar, dengan momentum politik pemilu 2019, seharusnya bisa dijawab seperti yang dilakukan oleh KPK. 

"Persoalan hukum mesti tetap berjalan dijalurnya (on the track), tanpa harus dipengaruhi dengan momentum politik. Polda seharusnya banyak belajar dari KPK dalam soal ini," ucap Castro, sapaan akrabnya, kepada Tribun, Senin (25/3/2019).

Hitung-hitungan Rizal Ramli: Jokowi Menang di Kalimantan tapi Tumbang di Berbagai Daerah

Garuda Muda Kalah Beruntun, Greg Nwokolo Unggah Kritik Buat Suporter Timnas Indonesia

VIDEO - Tinjau UNBK, Bupati Kukar Berharap Semua Sekolah Bisa Gelar UNBK

Ia menambahkan, tirulah bagaimana KPK menangani kasus suap Romy. "Kalau memang peristiwa pidananya sudah terang dan alat buktinya kuat, proses saja tanpa pandang bulu. Itu prinsip pokoknya," ujarnya.

Diketahui, Polda Kaltim yang menangani perkara itu, sudah melakukan penyelidikan. Namun ketika yang bersangkutan dalam kontestasi politik sebagai caleg, Polri memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pesta kontestasi politik.

Selain itu, Polda Kaltim meminta publik atau pihak-pihak yang mengawal kasus ini untuk bersabar. Dan memberikan kepercayaan kepada Polri menangani kasus dugaan gratifikasi anggota DPRD Kutai Kartanegara.

"Jadi mohon sabar. Sementara ada petunjuk atau arahan Kabareskrim yang tentu acuannya dari Kapolri," kata Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Ade Yaya Suryana beberpa pekan lalu.

Beragam pihak meminta agar pengusutan dugaan gratifikasi terkait hasil pokok pikiran dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2017 dilakukan transparan. 

VIDEO - Kantor Gubernur Kaltim Ricuh, Mahasiswa Tahan Truck Kontainer

Tarif Ojek Online Diterapkan Mulai 1 Mei 2019, Ini Besaran Tarif dan Biaya Jasa Minimal Tiap Zona

Informasi yang dihimpun Tribun, isu yang berkembang, diduga sebagian anggota Dewan menerima sejumlah uang ratusan juta dengan nominal bervariasi.

Data yang tersebar menyebutkan, sebanyak 41 anggota DPRD Kukar diduga menerima uang. Dari 41 anggota tertulis dua anggota, yakni JN dan AK yang sudah mengembalikan pemberian sejumlah uang ratusan juta.

Masing-masing anggota Dewan Kukar menerima uang bervariasi. Berdasarkan catatan yang tersebar, pembagian uang mulai dari Rp 750 juta, Rp 500 juta, Rp 450 juta, Rp 250 juta hingga Rp 200 jutaan.

"Kasus ini seperti mengambang tanpa penanganan yang sesuai dengan ekspektasi publik. Seharusnya penanganan kasus ini bersifat terbuka dan transparan. Pertanyaan sederhananya kan, "sudah sampai dimana upaya penanganan kasus ini?" sindir Castro.

Dari 41 anggota DPRD yang diduga menerima gratifikasi, lanjut Castro, siapa saja yang sudah dipanggil? Atau setidaknya bisa dimulai dari pemanggilan dua anggota, yakni JN dan AK yang konon sudah mengembalikan pemberian sejumlah uang ratusan juta. 

"Itu jadi terkonfirmasi apakah memang ada gratifikasi atau tidak. Itu yang ditunggu publik. Sementera kesannya, kasus ini jalan ditempat," pungkasnya. (*) 

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Anjas Pratama
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved