Jelang Pemilu 2019, Polda Kaltim Tolak Dikatakan Hentikan Penyidikan Korupsi, Begini Penjelasannya

"Bukan dihentikan tapi tidak memeriksa (anggota) dewan atau Dinas (perkara dugaan korupsi yang ditangani Polri) untuk meredam suasana pemilu," katanya

Jelang Pemilu 2019, Polda Kaltim Tolak Dikatakan Hentikan Penyidikan Korupsi, Begini Penjelasannya
TRIBUN KALTIM / MUHAMMAD FACHRI RAMADHANI
AKBP Winardi saat ditemui, Rabu (14/2/2018) di Mapolda Kaltim. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur menolak bila dikatakan pihaknya menghentikan proses penyidikan kasus korupsi yang mereka tangani, lantaran berkenaan dengan momentum politik, tahapan Pemilu 2019.

Hal ini disampaikan Direskrimsus Polda Kaltim melalui Kasubdit Tipidkor, AKBP Winardi, Selasa (26/3/2019).

"Bukan dihentikan tapi tidak memeriksa (anggota) dewan atau Dinas (perkara dugaan korupsi yang ditangani Polri) untuk meredam suasana pemilu," katanya. 

KTL Masih Jadi Polemik, DPRD Minta Dishub Balikpapan Segera Evaluasi dan Kaji Aturannya

Berlaku Mulai 1 Mei 2019, Ini Tarif Baru Ojek Online di Tiga Zona

Atasi Defisit Listrik, Ini Solusi Kelistrikan di Kaltara Jangka Pendek hingga Jangka Panjang

Saat banyak pihak yang berharap bahwa Polri semestinya mengikuti langkah yang diambil KPK, dimana tetap melakukan penindakan kendati di tengah masa Pemilu 2019.

Pihaknya menjelaskan, bahwa Polda Kaltim hanya mengikuti instruksi pimpinan tingkat di atasnya. Dimana tak melakukan pemeriksaan kepada orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi selama tahapan Pemilu 2019 berlangsung. Dalihnya untuk menjaga kondusifitas wilayah.

Sesuai dengan telegram Kapolri ST/2660/X/RES.1.24/2018 pada 18 Oktober 2018, yang ditanda tangani Kabareskrim menjadi pedoman dan pegangan penyidik di wilayah. "(berpegang pada) TR Kapolri," tuturnya.

Supermarket Ini Pakai Daun Pisang untuk Pengemasan, Cara Nyata Kurangi Penggunaan Plastik Berlebihan

Mahfud MD Ungkap Janji SBY Terhadap Dirinya yang Belum Ditunaikan, Begini Ceritanya

Bawaslu Bontang Tertibkan Alat Peraga Ilegal hingga ke Rumah Ibadah

Pemberitaan sebelumnya, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menyarankan agar Polda Kaltim mengikuti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut perkara dugaan korupsi  yang melibatkan pejabat partai politik dalam kasus gratifikasi DPRD Kukar. 

Ia mencontohkan seperti perkara gratifikasi  Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy yang ditangkap KPK. 

Menurut dia, soal pernyataan sejumlah pihak yang mengkait-kaitkan kasus dugaan gratifikasi DPRD Kukar, dengan momentum politik pemilu 2019, seharusnya bisa dijawab seperti yang dilakukan oleh KPK. 

"Persoalan hukum mesti tetap berjalan dijalurnya (on the track), tanpa harus dipengaruhi dengan momentum politik. Polda seharusnya banyak belajar dari KPK dalam soal ini," ucap Castro, sapaan akrabnya, kepada Tribun, Senin (25/3/2019).

Ia menambahkan, tirulah bagaimana KPK menangani kasus suap Romy. "Kalau memang peristiwa pidananya sudah terang dan alat buktinya kuat, proses saja tanpa pandang bulu. Itu prinsip pokoknya," ujarnya.

Download Lagu OST Drama Korea 100 Days My Prince, Kami Berikan Satu Album

Download Lagu Pergilah Kasih DMasiv yang Kembali Viral Usai Dinyanyikan Gading Marten

Prakiraan Cuaca BMKG di Balikpapan Selasa (26/3/2019), Waspada Hujan Disertai Petir di Kawasan Ini

Diketahui, Polda Kaltim yang menangani perkara itu, sudah melakukan penyelidikan. Namun ketika yang bersangkutan dalam kontestasi politik sebagai caleg, Polri memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pesta kontestasi politik.

Selain itu, Polda Kaltim meminta publik atau pihak-pihak yang mengawal kasus ini untuk bersabar. Dan memberikan kepercayaan kepada Polri menangani kasus dugaan gratifikasi anggota DPRD Kutai Kartanegara.

"Jadi mohon sabar. Sementara ada petunjuk atau arahan Kabareskrim yang tentu acuannya dari Kapolri," kata Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Ade Yaya Suryana beberpa pekan lalu.

Beragam pihak meminta agar pengusutan dugaan gratifikasi terkait hasil pokok pikiran dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2017 dilakukan transparan. (*) 

Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani
Editor: Anjas Pratama
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved