Berita Pemkab Kutai Timur

Bupati Sampaikan LKPj, Sebut IPM di Kutai Timur Meningkat Jadi 72,45 Persen

Angka IPM sangat dipengaruhi kenaikan dalam variabel pembentuknya yaitu kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli.

Bupati Sampaikan LKPj, Sebut IPM di Kutai Timur Meningkat Jadi 72,45 Persen
Diskominfo Perstik Kutim
Bupati Ir H Ismunandar MT bersama Wabup H Kasmidi Bulang ST MM menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2018 kepada Ketua DPRD Kutim, H Mahyunadi SE. 

SANGATTA – Bupati Kutai Timur Ir H Ismunandar MT bersama Wakil Bupati H Kasmidi Bulang ST MM menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di hadapan Ketua DPRD Kutim, H Mahyunadi SE dan anggota DPRD Kutim yang berjumlah 26 orang di ruang sidang utama, Selasa (26/3/2019).

Secara bergantian, Bupati dan Wakil Bupati membacakan laporan setebal 21 halaman tersebut. “Pertumbuhan ekonomi Kabupaten kutim pada tahun 2018 dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasilnya, dibanding tahun 2017, baik dengan migas, tanpa migas dan batu bara, semua mengalami peningkatan,” kata Kasmidi mengawali laporan.

Pada 2018, PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas mencapai Rp 123,53. PDRB atas dasar tanpa migas dan batubara Rp 33,28 triliun. Sedangkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, dengan migas 1,96 persen, tanpa migas 1,90 persen serta tanpa migas dan batubara sebesar 2,93 persen.

“Perkembangan PDRB ini, masih didominasi pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang kontribusi sebesar 80,90 persen.. PDRB per kapita tanpa migas dan batubara yang pada 2017 lalu Rp 90,81 juta, mengalami peningkatan di 2018 menjadi Rp 94,23 juta,” ungkap Kasmidi.

Namun, dari semuanya Bupati Ismunandar mengatakan hal yang paling membahagiakan adalah hasil perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kutim, terus mengalami kenaikan. Dari yang tadinya ada di angka 71,91 pada 2017, menjadi 72,45 pada 2018.

“IPM yang penting ada peningkatan. Angka IPM sangat dipengaruhi kenaikan dalam variabel pembentuknya. Yaitu kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli. Dengan meningkatnya IPM artinya kita semua tidak diam. Kita bekerja, walaupun belum mendekati angka yang ditargetkan,” kata Ismunandar.

Kualitas kesehatan penduduk di Kutim yang diwakili Angka Harapan Hidup (AHH), meningkat dari 72,45 menjadi 72,51 tahun. Sedangkan dari sisi pendidikan yang ditunjukkan oleh angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) juga meningkat dari 12,48 menjadi 12,52 tahun atau telah melampaui target wajib belajar 12 tahun. Sementara untuk kemampuan daya beli yang ditunjukkan dengan angka rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat, sudah mencapai Rp 10,558 juta pada 2018. Sedikit meningkat dibanding 2017 lalu yang berada di angka Rp 10,27 juta.

LKPJ Bupati juga membeberkan angka kemiskinan di Kabupaten Kutim yang jumlahnya mengalami peningkatan hingga 544 jiwa, menjadi 32.494 jiwa dibanding 2017 lalu. “Angka penduduk miskin terus meningkat. Tapi, ketika saya lihat jumlah pertambahan penduduk dalam 1 tahun terakhir, ternyata ada peningkatan sebanyak 4.500 jiwa. Bisa jadi, kita sudah berupaya menurunkan, tapi karena banyak pendatang, meningkat lagi. Karena mereka yang datang untuk mencari pekerjaan. Belum punya pekerjaan, belum ada rumah, belum ada penghasilan. Otomatis masuk dalam data penduduk miskin. Kami, tidak mungkin menutup kampung di Kutim dari masuknya penduduk luar daerah,” beber Ismunandar.(diskominfo perstik)

Editor: Fransina Luhukay
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved