Digugat Pra Peradilan, Polda Kaltim Bantah SP3 Kasus Korupsi RPU Balikpapan

"Kita gak ada SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara). Gak ada itu. Mana ada RPU SP3, dapat data dari mana mereka,".

Digugat Pra Peradilan, Polda Kaltim Bantah SP3 Kasus Korupsi RPU Balikpapan
TRIBUN KALTIM/RUDY FIRMANTO
Lokasi Rumah Pemotongan Unggas (RPU) di Km 13, Balikpapan, Kalimantan Timur. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Polda Kaltim membantah melakukan penghentian penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan Rumah Potong Unggas (RPU), kilometer 13 Kelurahan Karang Joang, Kota Balikpapan. 

Hal ini dijelaskan usai Masyarakat Anti Korupsi Indonesia melayangkan permohonan pemeriksaan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Balikpapan baru-baru ini.

"Kita gak ada SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara). Gak ada itu. Mana ada RPU SP3, dapat data dari mana mereka," kata Dirkrimsus Polda Kaltim Kombes Pol Budi Suryanto melalui Kasubdit Tipidkor AKBP Winardi, Jumat (29/3/2019).

Politik Jual Beli Suara, Bawaslu Samarinda Waspadai Caleg-caleg, Ini Kriterianya

Dampak Positif Pembangunan Pabrik Semen Disebut Cukup Banyak, Ini Penjelasan BI Kaltim

Pemain Asli Tenggarong Ini Berharap Mitra Kukar Dipimpin Pelatih Kepala yang Disiplin

Bahkan Winardi menyebut mustahil pada perkara RPU, penyidik mengeluarkan SP3. Sebab kasus tersebut sudah jadi perhatian nasional, bahkan disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Mana ada SP3. Nanti Anggota cek ke sana (PN Balikpapan). Mana berani (SP3) kasus ini disupervisi KPK," ujarnya.

Terpisah Kepala Bidang Hukum Polda Kaltim, Kombes Pol Ary Donny mengaku belum menerima salinan gugatan pra peradilan di mejanya. "Iya, kita belum terima suratnya dari pengadilan jadi belum tahu materi gugatannya apa," ucapnya.

Kata Donny, Prinsipnya jika ada gugatan praperadilan yang ditujukan ke Polda Kaltim maupun Polres jajaran, Bidkum Polda bertugas memberikan pendampingan hukum selaku kuasa hukum institusi Polda Kaltim yang beracara di sidang gugatan praperadilan.

"Kalau untuk penanganan kasusnya bisa konfirmasi ke Bid Humas atau penyidik yg menangani," tuturnya.

Plaza Balikpapan Gelar Tropical Vibes Hingga Minggu Ini, Hari Pertama Diisi Zumba dan Yoga

April Sudah Dekat, Cek Lagi Daftar Kenaikan Gaji PNS, TNI-Polri Terbaru, Berlaku Mulai Januari

Pemberitaan Tribun Kaltim sebelumnya, permohonan pra peradilan ini telah masuk ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Balikpapan, Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Gunung Bahagia, Kamis (28/3/2019), dengan pengajuan No 03/Pid.Pra/2019/PN.BPP.

Boyamin Saiman, Koordinator MAKI Pusat, turun langsung untuk mengajukan permohonan pra peradilan ini. Didampingi oleh Sekjen MAKI Pusat, Kamaryono, Koordinator MAKI Wilayah Kaltim-Kaltara, Herminto, serta kedua Wakil Koordinator MAKI Kaltim-Kaltara, Derry Achmad dan Achmed Mabrur.

Halaman
123
Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani
Editor: Anjas Pratama
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved