Kurang Alat Bukti, Gakkumdu Hentikan Penanganan Dugaan Keterlibatan ASN di Kampanye Rudi Mas'ud

Sehingga proses penanganan dihentikan sampai di penyelidikan,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Kaltim, Syaiful Bachtiar

Kurang Alat Bukti, Gakkumdu Hentikan Penanganan Dugaan Keterlibatan ASN di Kampanye Rudi Mas'ud
TRIBUN KALTIM / ANJAS PRATAMA
Ketua Bawaslu Kaltim, Saiful Bahtiar. 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provonsi Kaltim membawa hasil penyidikan dua register perkara dugaan caleg DPR RI dari Partai Golkar, Rudi Masud yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan dugaan pelanggaran pidana ASN yang melibatkan diri dalam kampanye Pileg caleg bernomor urut 4 itu.

Setelah pembahasan alot selama 4 jam dengan tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan dan juga Bawaslu, tim sampai pada kesimpulan akhir.

“Akhirnya muncul kesimpulan dari Sentra Gakkumdu, unsur (pelanggaran) belum terpenuhi. Sehingga proses penanganan dihentikan sampai di penyelidikan,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Kaltim, Syaiful Bachtiar, Senin (1/4/2019) di kantornya usai pembahasan bersama tim Sentra Gakkumdu.

Mantan Kapolsek Sebut Diminta Dukung Paslon 01, Begini Tanggapan Mahfud MD

VIDEO Detik-detik Murid SD Dievakuasi Akibat Banjir Besar di Bandung, Sutopo Ingatkan Hal Ini

Adelia, Istri Pasha Ungu Terbukti Lakukan Pelanggaran Pemilu, Berikut Kronologi dan Sanksinya

Padahal, diutarakan Syaiful, sejak awal penyelidikan, Bawaslu Provinsi Kaltim meyakini, perkara register pertama terkait pasal 493 Undang-undang no 7/2017 tentang Pemilu dan register ke-dua, terkait pelanggaran pasal 494 di undang-undang yang sama cukup kuat dugaan pelanggaran pidananya.

“Dari sisi perbuatan, Bawaslu merasa yakin dari awal, terjadi dugaan pelanggaran pidana pemilu. Walaupun, pada akhirnya, unsur pembuktiannya yang belum bisa terbukti,” kata Syaiful.

Dijelaskannya, kesimpulan rapat Gakkumdu melihat belum adanya dua alat bukti yang mendukung unsur dugaan pelanggaran pidana pemilu.

Hal inilah yang membuat proses penyelidikan tak dilanjutkan ke tahap penyidikan.

“Misalnya, (bukti) ada tidak keterkaitan resmi antara caleg dan si ASN atau sebaliknya, ada tidak perintah si caleg pada ASN untuk terlibat dalam pemilihan,” kata Syaiful.

“Bukti itu, yang belum bisa kami hadirkan,” lanjutnya.

Diresmikan Presiden Jokowi, KEK Maloy Siap Beroperasi

Disdik Kaltim: Baru 78 Persen SMA yang Bisa Gelar UNBK

VIDEO - Pemadaman Bergilir Sejak Februari 2019, Mahasiwa Gelar Aksi Demo di DPRD Kaltara

Hal yang sama berlaku soal dugaan politik uang dalam aktivitas yang bertajuk pembekalan saksi partai yang berlangsung di Gedung Dojang Taekwondo, 2 Maret lalu ini.

Halaman
12
Penulis: Nalendro Priambodo
Editor: Anjas Pratama
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved