Berita Pemkab Kutai Barat

Serahkan LKPD ke BPK-RI Perwakilan Kaltim, Bupati Berharap Kubar Kembali Raih Opini WTP

Bupati Kutai Barat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 kepada Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Kaltim

Serahkan LKPD ke BPK-RI Perwakilan Kaltim, Bupati Berharap Kubar Kembali Raih Opini WTP
IST/HUMAS
SERAHKAN LKPD - Bupati Kutai Barat FX Yapan Tumenggung Singa Praja menyerahkan LKPD Tahun 2018 kepada Kepala BPK-RI Perwakilan Kaltim Ir Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO - Bupati Kutai Barat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 kepada Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Kaltim bertempat di ruang rapat Kantor Perwakilan BPK-RI Kaltim, Jumat (29/2).

Turut hadir dalam Acara ini Asisten III, Kepala BKAD, Kepala Bapenda, Inspektur Inspektorat Kubar, jajaran BPK-RI Perwakilan Kaltim, Kabag Humas dan Kepala Bidang serta Kepala Sub Bagian terkait di lingkungan Pemkab Kubar.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kutai Barat FX Yapan menyampaikan bahwa sejak 19 tahun berdiri, Kubar terus melakukan upaya pembenahan, termasuk menata aset dan laporan keuangan yang terus dipacu untuk hasil lebih baik.

Ini Sosok Pria Penyapu Jalan yang Jenazahnya Digotong Anies Baswedan Dalam Gang Sempit

Maskapai Mulai Diskon Harga Tiket Pesawat, Ini Besaran Diskon yang Diberikan

"Saya terus mengingatkan jajaran perangkat daerah mulai kepala dinas dan badan sampai staf melakukan pekerjaan mengikuti aturan dan sesuai hukum yang berlaku, sehingga hasil yang didapat bukan hanya baik tetapi sudah tentu benar," ujarnya.

Bupati juga menegaskan agar bekerja bukan karena adanya kepentingan tetapi melihat kebutuhan yang dapat memberikan output atau input jelas bagi Kutai Barat. Kreativitas dan inovasi juga dibutuhkan untuk mendukung meraih suksesnya pembangunan.

BUKA FPD - Bupati Kubar FX Yapan membuka Forum Perangkat Daerah (FPD)  Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM se-Kalimatan Timur Tahun 2019 di Gedung Aji Tulur Jejangkat, Kantor Bupati Kubar, Selasa (26/3).
BUKA FPD - Bupati Kubar FX Yapan membuka Forum Perangkat Daerah (FPD) Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM se-Kalimatan Timur Tahun 2019 di Gedung Aji Tulur Jejangkat, Kantor Bupati Kubar, Selasa (26/3). (IST/HUMAS)

"Semoga dengan niat baik dan semangat bekerja serta berkarya untuk membangun Kubar akan menjadi modal utama meraih opini WTP lagi pada tahun 2019 ini sesuai yang kita harapkan," kata Bupati.

Ditambahkan, kepada perangkat daerah akan mendapat banyak masukan dari audit sebab BPK mengaudit dan mengevaluasi secara terperinci karena hasil yang diperoleh sangat berarti bagi Kubar.

Hari Pertama UNBK, SMA Negeri 1 Balikpapan Siapkan Lima Laboratorium

Promosi Wisata Kubar ke Luar, Dinas Pariwisata Buka Pendaftaran Duta Wisata dan Puteri Pariwisata

Hal ini guna melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan juga pelaporan yang tujuan akhirnya kesejahteraan rakyat melalui penyelenggaran pemerintah yang lebih baik.

Kepala BPK-RI Perwakilan Kaltim Ir Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat mengatakan adanya komitmen yang baik dari pemerintah daerah, terlebih perangkat daerah menunjukkan keseriusan dalam perencanaan, pelaksanaan hingga penyusunan laporan ini menjadi acuan untuk memperoleh opini WTP.

Ke depannya BPK akan menerapkan audit kinerja yang menjadi salah satu penilaian opini nantinya, tentunya pengelolaan pemerintahan yang baik akan mendukung sukses jalannya penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri ke depannya.

Laga Uji Coba, Borneo FC Tundukan Barito Putera 2-0

"Saya berharap Kubar pun akan meraih kesuksesan ini", katanya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kubar Sahadi usai penyerahan laporan. Menurutnya, Kutai Barat menyerahkan 9 laporan yang dilampirkan.

Setelah LKPD diserahkan maka tim audit akan mengaudit lebih terperinci beberapa substansi obyek yang menjadi rekomendasi dan selanjutnya akan ditindaklanjuti sampai diperoleh rekomendasi final dari hasil pemeriksaan rinci.

Jenjang waktu audit rinci selama 30 hari selanjutnya LKPD hasil koreksi akan diserahkan dari BPK kembali kepada Pemda Kubar dan akan diketahui mengenai penyampaian opini. "Semoga sesuai harapan kita bersama meraih WTP kembali," ungkapnya.(HMS11)

Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved