Modus Pedagang Jualan di Media Sosial, Sri Mulyani Tegaskan Harus Bayar Pajak

TRIBUNKALTIM.CO - Akhir Maret 2019 lalu, Kementerian Keuangan telah mencabut Peraturan Menteri Kuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).

Pada dasarnya, aturan tersebut tak mengatur tarif pajak baru. Salah satu alasan pencabutan aturan tersebut adalah banyaknya kabar simpang siur yang beredar di masyarakat.

Pasca pencabutan aturan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, perlakukan perpajakan sama terhadap semua pelaku usaha, termasuk pelaku usaha yang berdagang di media sosial.

BACA JUGA:

Kaltim Street Food - Menyantap Pisang Gapit Kebun Sayur Nenek Bahari, Kuliner Legendaris Balikpapan

Hari Ketujuh Perawatan Intensif, Begini Kondisi Terkini Bayi yang Dikubur Hidup-hidup oleh Ibunya

286 Atlet Berprestasi Resmi Terima SK CPNS Kemenpora RI; Ini Golongan dan Jenis Jabatannya

Sri Mulyani mengatakan, bila seseorang mendapatkan penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka orang tersebut harus membayar pajak penghasilan (PPh).

Bila seseorang menjalankan usaha dan penghasilannya berada di bawah Rp 4,8 miliar, orang tersebut diwajibkan PPh Final sebesar 0,5%.

"Jadi modus dari bisnisnya apakah menggunakan sosial media, maupun menggunakan marketplace atau bisnis konvensional, treatment pajaknya sama," ujar Sri Mulyani, Selasa (2/4/2019).