Soal Pembatasan Produksi Batubara Kaltim, Pengusaha Menilai Masih Ada Peluang

Pengusaha batubara melihat masih ada celah agar kuota produksi bisa tetap normal, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Soal Pembatasan Produksi Batubara Kaltim, Pengusaha Menilai Masih Ada Peluang
IST
Ilustrasi Tambang Batubara 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak akan mencabut pemangkasan produksi bagi perusahaan tambang yang gagal memenuhi kuota domestic market obligation (DMO), sebesar 25 persen dari produksi.

Namun, pengusaha batubara melihat masih ada celah agar kuota produksi bisa tetap normal, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Diketahui, Kementrian ESDM memberi isyarat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Provinsi bisa menaikkan jumlah kuota produksinya.

Catatannya peningkatan kuota produksi bisa dilakukan melalui mekanisme revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), pada Juni mendatang.

Handphone Anda Sedang Rusak? Berikut Alamat Samsung Service di Kota Balikpapan

Video Menteri Luhut Binsar Beri Amplop Kiai Zubair di Madura Jadi Viral, Ini Penjelasan GP Ansor

Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs Madura United Tanding Sore Ini 3 April 2019

Selain itu, perusahaan juga wajib memenuhi kebutuhan DMO pada semester 1 2019. Sesuai kapasitas dan kinerja produksi, serta persetujuan studi kelayakan dan izin lingkungan perusahaan.

"Ada semacam bisa direvisi RKAB. Artinya ada peluang," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Batubara Samarinda (APBS) Eko Priyatno, Rabu (3/4/2019).

Menurut Eko dalam revisi RKAB akan terlihat kapasitas produksi perusahaan, serta kualitas batubara yang dihasilkan. Dari RKAB pula, kata Eko, akan terlihat perusahaan bisa memenuhi DMO sebesar 25 persen dari total produksi, atau tidak.

"Dari RKAB terlihat memungkinkan tak untuk dmo lokal," katanya lagi.

Eko berpendapat DMO lokal tak bisa sepenuhnya dipaksakan. Kondisi ini sangat bergantung dengan kualitas batubara yang diproduksi oleh tiap-tiap perusahaan tambang.

Batubara yang cocok untuk dipasarkan di lokal Indonesia, sesuai harganya adalah batubara dengan kalori rendah. Konsumsi batubara lokal ini untuk kebutuhan pembangkit listrik.

"Kalau perusahaan produksi batubaranya yang kalori tinggi, kan tak mungkin dijual di lokal. Karena rugi. Biaya produksi batubara kalori tinggi itu tinggi juga. Kan pemerintah tak mau juga kalau perusahaan rugi," kata Eko.

Pemuda Ansor Serukan Gerakan Rabu Putih di Kaltim, Kerahkan 6.817 Kader untuk Kawal Pemilu Damai

Sinopsis dan Trailer Fim Melodylan Tayang Esok Hari Kamis 4 April 2019 di Bioskop

Sinopsis dan Live Streaming 100 Days My Prince Tayang Hari Ini 3 April 2019, Hong Shim Panik

Eko pun mengaku heran dengan ngototnya pemerintah menerapkan DMO 25 persen pada semua perusahaan tambang batubara. Pasalnya, Eko yakin pemerintah mengetahui penyebab terjadinya ekspor batubara.

"Sebenarnya pemerintah tahu kenapa terjadi ekspor. Apakah ini perusahaannya yang nakal, atau pemerintah yang ngotot tak mau tahu," katanya.

Terkecuali perusahaan tambang yang memang memproduksi batubara kalori rendah, menurut Eko, harus memenuhi kewajiban DMO.

"Bagaimana mau dipaksakan, kalau kalori tinggi, masa mau dijual ke PLN. Kecuali PLN mau beli harga itu," tuturnya. (*) 

Penulis: Rafan Dwinanto
Editor: Anjas Pratama
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved