Aturan Larangan Berkendara Sambil Merokok, Dishub Kaltim segera Sosialisasi ke Driver Online

Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan kebijakan sanksi berupa denda dan ancaman kurangan penjara bagi pengendara sambil merokok

Aturan Larangan Berkendara Sambil Merokok, Dishub Kaltim segera Sosialisasi ke Driver Online
TRIBUNKALTIM/ANJAS PRATAMA
STIKER ONLINE - Simbolis penempelan stiker taksi online yang dilakukan Dishub Kaltim di Convention Hall Samarinda, Kamis (15/2). Penempelan stiker dilakukan Kadishub Kaltim, Salman Lumoindong atas nama perusahaan PT. Bumi Jasa Utama, yang berafiliasi dengan Go-Car dalam operasional onlinenya tersebut. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan kebijakan sanksi berupa denda dan ancaman kurangan penjara bagi pengendara yang naik sepeda motor sambil merokok.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2019 Pasal 6 huruf (c) tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Menindaklanjuti Permenhub tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim Salman Lumoindong menyatakan akan segera menyosialisasikan ke kalangan driver online.

Mengetahui Ada Indikasi Praktik Jual Beli Suara, Bawaslu Minta Masyarakat Tidak Takut Melapor

Diajak Ngamar Atasannya, Polwan Ini Tidak Sadar Anaknya Kepanasan dan Tewas di Dalam Mobil

Praktik Politik Uang Jelang Pemilu di Kaltim, Modusnya mulai Bayar DP hingga Model MLM

Pasalnya regulasi ini dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi jasa ojek online serta mengatur over dimension over loading (ODOL) setiap angkutan barang.

"Di Kaltim belum sosialisasi, tapi kita akan segera sosialisasi. Nanti kita dengan Dishub Kabupaten/Kota yang akan sosialisasikan. Operator ojek online kita panggil dulu melibatkan mereka," kata Salman kepada Tribun di Samarinda, Rabu (3/4).

Tarif Ojek Online di Kalimantan Ditetapkan, Batas Terendah Rp 2.100, Ini Tanggapan Ojol Balikpapan

Wagub Kaltara Udin Hianggio naik gojek keliling Kota Tarakan.
Wagub Kaltara Udin Hianggio naik gojek keliling Kota Tarakan. (HO)

Salman mengatakan regulasi tersebut sebenarnya mengatur tentang penggunaan kendaraan dan etika berlalu lintas.

Selama ini pemerintah kesulitan mengklasifikasikan kendaraan roda dua sebagai kendaraan umum. Namun keberadaan ojek online membuat pemerintah memberikan kerenggangan sehingga perlu diatur.

"Permenhub tidak ada sanksi hanya memberi pengaturan tentang keselamatan berkendara memang nggak boleh motor jadi angkutan umum. Motor bukan angkutan umum. Menteri mengeluarkan diskresi, kita atur keselamatannya," ungkap Salman.

Yusril Sebut Habib Rizieq Si Raja Bohong, Beber Percakapannya Lewat WA Soal Prabowo

Jadwal Kampanye Sandiaga Uno Hari Ini, Pagi di Lumajang, Nanti Malam di Pasar Segar Balikpapan

Ia menjelaskan regulasi ini memang belum diberlakukan di Kaltim, termasuk dalam pemberian sanksi berupa denda. Kendati demikian, para driver bisa mendapatkan sanksi dari pelanggan lewat aplikasi.

"Sanksi yang dari penumpang yang berikan. Nanti akan bekerjasama dengan Dirlantas gimana soal sosialisasi dan sanksi. Kami kumpulkan semua. Ini termasuk mengatur tidak boleh pakai sandal saat bekerja (khusus driver online) Dan dijelaskan bagaimana cara membawa penumpang yang baik," tuturnya.

Halaman
12
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved