DP3A Palu: Banyak Upaya Pelecehan Seksual di Lokasi Pengungsian Korban Bencana

Dedi melanjutkan, hal itu disebabkan pemerintah setempat tidak maksimal dan memperhatikan hal-hal yang sangat sensitif.

DP3A Palu: Banyak Upaya Pelecehan Seksual di Lokasi Pengungsian Korban Bencana
Tribunpalu.com/Abdul Humul Faaiz
FOTO DOKUMEN - Kawasan Pengungsian di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

TRIBUNKALTIM.CO - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu mencatat, selama enam bulan pasca bencana di Provinsi Sulawesi Tengah, terjadi sejumlah kekerasan pada anak dan pelecehan seksual.

"Ada beberapa kasus yang terjadi seperti pengintipan orang mandi, percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak," ujar Kepala DP3A Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, Selasa (2/4/2019).

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Dedi Askary menegaskan, pasca terjadi bencana tanggal 28 September 2018, pihaknya sudah menyampaikan sejumlah hal yang dapat dipastikan terjadi di lokasi pengungsian.

Dedi melanjutkan, hal itu disebabkan pemerintah setempat tidak maksimal dan memperhatikan hal-hal yang sangat sensitif.

"Khususnya yang berkaitan dengan lingkungan sosial anak-anak, ibu hamil, dan perempuan di tenda-tenda pengungsian," ujarnya saat dihubungi, Kamis (4/4/2019).

Oleh karena itu kata Dedi, pihaknya mendorong pemerintah pusat, yakni Kementerian Hukum dan HAM RI, untuk mencabut predikat Kota Ramah HAM untuk Kota Palu.

Banyaknya pelecehan dan peristiwa percobaan pemerkosaan yang terjadi di pengungsian semakin memperkuat keyakinan Komnas HAM Sulteng dalam mendorong Menteri Hukum dan HAM RI untuk mencabut predikat Kota Ramah HAM.

"Bagaimana Kota Ramah HAM, sementara terjadi di sana-sini ada pelecehan seksual, ada percobaan pemerkosaan?" tegasnya.

Diketahui, Kota Palu mendapatkan penghargaan sebagai kota peduli HAM pada 2014 dari Kementerian Hukum dan HAM RI, yang bekerjasama dengan Komisi Nasional HAM RI.

Keberhasilan kota Palu sebagai salah satu kota penerima penghargaan kota peduli HAM tahun 2014 tersebut berdasarkan surat Direktur Jenderal HAM Kementrian Hukum dan HAM RI nomor: HAM-UM.05.01-19 perihal peringatan Hari HAM se-Dunia tahun 2015 dan peganugerahan penghargaan Kabupaten/Kota peduli HAM pada 2014.

Halaman
123
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved