Berita Eksklusif

Minimalisir Praktik Politik Uang Jelang Pemilu, Bawaslu Kaltim Terapkan Pengawasan Berlapis

Pengawasan berlapis-lapis ditempuh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meminimalisir sekaligus mencegah pelanggaran dan praktik culas jelang Pemilu

Minimalisir Praktik Politik Uang Jelang Pemilu, Bawaslu Kaltim Terapkan Pengawasan Berlapis
TRIBUN KALTIM/BUDHI HARTONO
Galeh Akbar Tanjung, anggota Badan Pengawas Pemilu Kaltim. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pengawasan berlapis-lapis ditempuh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meminimalisir sekaligus mencegah pelanggaran dan praktik culas menjelang dan pasca pelaksanaan Pemilu, utamanya politik uang dan jual beli suara.

Patroli pemilu diintensifkan. Sedikitnya 10.829 pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) disebar di seluruh Kaltim mengawasi detail pemilihan hingga selesai. Namun, potensi politik uang masih tetap ada.

Meski begitu, Bawaslu tak gentar mengusut setiap aduan yang masuk. Entah itu yang melibatkan peserta pemilu bahkan penyelenggara pemilu sekalipun.

Praktik Politik Uang Jelang Pemilu di Kaltim, Modusnya mulai Bayar DP hingga Model MLM

Diajak Ngamar Atasannya, Polwan Ini Tidak Sadar Anaknya Kepanasan dan Tewas di Dalam Mobil

KALTIM TERPOPULER - Lagi, PNS Terjerat Narkoba, Ditangkap di Depan Kantor Kanwil Kemenkumham Kaltim

Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Provinsi Kaltim Galeh Akbar Tanjung mengatakan, ada 10.829 PTPS disebar di setiap TPS se Kaltim.

PTPS yang dilantik 25 Maret lalu ini sudah dibekali dengan bimbingan teknis pengawasan pungut hitung di TPS. Mereka bekerja selama 30 hari pra dan paska pemilihan.

Pasangan calon (paslon) Isran-Hadi dan Sofyan-Hasdam hadir di deklarasi anti dan lawan politik uang dan SARA, di Ballroom Swiss Bell Hotel, Samarinda, Rabu (14/2/2018).
Pasangan calon (paslon) Isran-Hadi dan Sofyan-Hasdam hadir di deklarasi anti dan lawan politik uang dan SARA, di Ballroom Swiss Bell Hotel, Samarinda, Rabu (14/2/2018). (TRIBUN KALTIM/BUDHI HARTONO)

PTPS tadi wajib mengawasi pembagian formulir C6 sampai distribusi logistik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu hingga TPS.

Selanjutnya, mengawasi potensi pelanggaran, baik politik uang dan pemberian materi dalam bentuk lainnya pada pemilih.

Ratna Sarumpaet Keluhkan Ruang Tahanan tak Layak, Begini Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya

Terpopuler - Beri Mahar Pohon Mangga, Ini Sumber Kekayaan Pria yang Nikahi Anak Walikota Balikpapan

Patroli pengawasan itu, makin diintesifikan di masa tenang sebelum pencoblosan. Termasuk di antaranya penertiban alat peraga kampanye. "Posisi pengawas siaga satu di mulai dari situ," kata Galeh, Senin (1/4/2019).

Ketua Bawaslu Provinsi Kaltim Saipul Bahtiar menambahkan, seorang PTPS yang nantinya bekerja di satu TPS memiliki kewenangan pengawasan yang cukup besar.

Selain mengawasi proses penyelenggaraan pemilihan, mereka juga bisa mengawasi peserta sampai penyelenggara pemilu seperti Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Suasana unjuk rasa Garuda Kaltim di depan Kantor KPU Kaltim jalan Basuki Rahmat Samarinda Kalimantan Timur, Senin (18/3/2019). Garda Kaltim mengkritisi Kinerja KPU dan Bawaslu agar lebih tegas menjalankan peraturan untuk mencerdaskan para pemilih guna menghasilkan pemilu yang memenuhi kebutuhan masyarakat.
Suasana unjuk rasa Garuda Kaltim di depan Kantor KPU Kaltim jalan Basuki Rahmat Samarinda Kalimantan Timur, Senin (18/3/2019). Garda Kaltim mengkritisi Kinerja KPU dan Bawaslu agar lebih tegas menjalankan peraturan untuk mencerdaskan para pemilih guna menghasilkan pemilu yang memenuhi kebutuhan masyarakat. (TRIBUN KALTIM / NEVRIANTO HARDI PRASETYO)
Halaman
123
Penulis: Nalendro Priambodo
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved