Kontribusi Perempuan sebagai Duta Antikorupsi di Lingkungan Kemenhub

Ternyata kaum perempuan memiliki andil besar dalam pencegahan perilaku koruptif di lingkungan Kemenhub. Ini kata Basaria Panjaitan, KPK.

Kontribusi Perempuan sebagai Duta Antikorupsi di Lingkungan Kemenhub
HO/Kemenhub
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan hadir menyampaikan materi tentang peran wanita dalam mencegah perilaku koruptif di Training of Trainer Perempuan Antikorupsi di lingkungan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok beberapa waktu yang lalu di Bogor. Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia tahun 2018 berada di peringkat 89 dari 180 negara dengan skor 38. 

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan hadir menyampaikan materi tentang peran wanita dalam mencegah perilaku koruptif di Training of Trainer Perempuan Antikorupsi di lingkungan Kantor Kesyahbandaran Utama, Tanjung Priok.

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Upaya pencegahan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pelayanan publik terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Tak hanya oleh kaum laki-laki, kaum perempuan juga memiliki andil besar dalam pencegahan perilaku koruptif yang dapat terjadi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

"Kaum perempuan bisa menjadi duta anti korupsi di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosialnya masing-masing," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo di Jakarta pada Sabtu (6/4/2019) melalui press rilis yang dikirimkan ke Tribunkaltim.co.

VIDEO- Alam Riam Udang Mahulu Memacu Adrenalin, Arus Deras Berbatu Cadas

Subsidi Ongkos Angkut Speedboat Habis Sebelum Waktunya, Pemkab Mahulu Akan Lakukan Evaluasi

Telkomsel Leading Digital Transformation, Hadirkan Dahlan Dahi Ambil Kiat-kiat Tribunnews.com

Menurut Dirjen Agus, kontribusi perempuan dalam pencegahan perilaku korupsi dapat dimulai dari lingkungan terdekat yaitu keluarga karena di dalam keluargalah budaya anti korupsi dapat ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai regulator di bidang pelayaran yang sarat dengan pelayanan dan perizinan, insan perhubungan laut dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional dan transparan kepada masyarakat.

"Untuk itu saya minta agar seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut tidak meminta ataupun menerima sesuatu dalam bentuk apapun ketika memberikan pelayanan," ujar Dirjen Agus.

Luas Perhutanan Sosial Kalimantan Timur Terus Bertambah, Begini Perkembangan Terbarunya

Adapun, menurut Dirjen Agus sebelumnya Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi juga telah menginstruksikan untuk menindak tegas seluruh pegawai yang terlibat korupsi tanpa memandang gender.

Serta mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penindakan tegas terhadap pelaku korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

“Sesuai instruksi Menteri Perhubungan tersebut, kami berkomitmen untuk meningkatkan integritas dan mendukung KPK serta lembaga pengawas lainnya untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia," imbuhnya.

Halaman
1234
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved