Soal Kebocoran Anggaran yang Disebut Prabowo, KPK Bantah Ada Kajian dan Kemenkeu Persilakan Lapor

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto kerap menyinggung soal kebocoran anggaran dalam berbagai kesempatan.

Soal Kebocoran Anggaran yang Disebut Prabowo, KPK Bantah Ada Kajian dan Kemenkeu Persilakan Lapor
Kompas.com/ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat itu mengangkat tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional. 

TRIBUNKALTIM.CO - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto kerap menyinggung soal kebocoran anggaran dalam berbagai kesempatan.

Prabowo menyebut, kebocoran anggaran tersebut bisa berupa kekayaan Indonesia bocor atau mengalir ke luar negeri yang besarnya minimal Rp 1.000 triliun setiap tahun.

Yang teranyar, Prabowo menyinggung soal kebocoran angaran saat berpidato di acara silaturahmi Gerakan Elaborasi Rektor, Akademisi Alumni, dan Aktivis Kampus Indonesia, Jakarta, pada Jumat (5/4/2019) lalu.

"Saya mengatakan kebocoran minimal Rp 1.000 triliun. Saya diejek, dihina. Memang ada sebagian elite yang kerjanya menghina dan mengejek. Dua hari yang lalu kalau tidak salah, salah satu pimpinan KPK menyatakan bahwa sebenarnya kebocoran yang dihitung oleh KPK itu Rp 2.000 triliun," kata Prabowo.

Pada saat kampanye terbuka perdana di Manado, 24 Maret lalu, soal kebocoran anggaran juga disinggung oleh Prabowo.

"Kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Dan juga saya mengatakan kebocoran kekayaan negara terlalu besar setiap tahun. Saya hitung, kebocoran kita tiap tahun, kurang lebih 1.000 triliun tiap tahun. Saya hitung kebocoran anggaran minimal 25 persen," ujar Prabowo.

Terakhir, saat berorasi di hadapan para pendukungnya di kampanye akbar Minggu (7/4/2019) kemarin, Prabowo juga mengangkat pemasalahan yang sama.

Ia menyebut kebocoran anggaran yang diungkapkan KPK beberapa hari sebelumnya.

Pernyataan Prabowo tentang anggaran yang bocor ke luar negeri ini lantas memunculkan banyak reaksi dari berbagai pihak, seperti Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pemerintah termasuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf.

KPK

Halaman
1234
Editor: Doan Pardede
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved