Pilpres 2019

Kompolnas Buka Suara Terkait Kasus Lembaga Survei yang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Kompolnas menanggapi laporan kubu salah satu paslon Pilpres 2019 ke Bareskrim Mabes Polri terkait lembaga survei yang disangka

Kompolnas Buka Suara Terkait Kasus Lembaga Survei yang Dilaporkan ke Bareskrim Polri
Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S
Kompolnas menanggapi laporan kubu salah satu paslon Pilpres 2019 ke Bareskrim Mabes Polri terkait lembaga survei yang disangka menyampaikan kabar bohong ke publik gara-gara hasil Quick Count Pilpres 2019. 

TRIBUNKALTIM.CO - Andrea H Poeloengan, Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menanggapi laporan kubu salah satu paslon Pilpres 2019 ke Bareskrim Mabes Polri terkait lembaga survei yang disangka menyampaikan kabar bohong ke publik.

Menurutnya, Polri tetap bertindak profesional dan mandiri seperti yang telah dilakukan selama ini.

Seluruh laporan terkait urusan Pemilu termasuk hasil Quick Count Pilpres 2019 adalah yurisdiksi atau kewenangan Bawaslu pada awalnya.

"Sehingga yang berhak menerima laporan atau pengaduan awal adalah Bawaslu, bukan Bareskrim Polri," katanya, saat dihubungi TribunKaltim.co melalui saluran telepon, Sabtu (20/4/2019).

Lebih lanjut, bahwa sebagai bagian dari Gakumdu, Polri wajib tunduk dan patuh kepada Undang-Undang Pemilu.

Apabila ada yang melapor, sudah menjadi kewajiban hukum untuk menolaknya, namun tetap menjelaskan dan mengarahkan agar laporan dimaksud disampaikan ke Bawaslu.

"Polri juga harus jeli dalam melihat atau menemukan pelanggaran-pelanggaran terkait penghitungan hasil pemilu. Untuk itu, Polri wajib tunduk dan patuh untuk senantiasa mengacu bahwa hasil akhir pemilu adalah resmi dari KPU," kata Andrea H Poeloengan.

Ditambahkannya, hanya cara penghitungan yang sesuai dengan ketentuan UU Pemilu, seperti quick count yang resmi terdaftar dan mempublikasikan hasilnya pada Rabu (17/4/2019).

Selain itu, penghitungan yang dilakukan dengan cara apa pun atau alasan apa pun, kemudian tidak sesuai dengan ketentuan UU Pemilu, maka harus dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

"Sehingga sebagai bagian dari Gakumdu, Polri harus proaktif menanganinya," tuturnya.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani
Editor: Syaiful Syafar
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved