Formulir C1 Plano Tidak Diumumkan di TPS, KIPP Ungkap Banyak Temuan Pelanggaran di Samarinda

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Budhi Hartono

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dugaan pelanggaran dalam proses perhitungan suara di tingkat Pantia Pemungutan Suara (PPS) di Kota Samarinda diungkap Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaltim, Senin (22/4/2019) sore.

Temuan pelanggaran tersebut terjadi di beberapa kecamatan.

Dugaan pelanggaran yang menjadi temuan KIPP antara lain, adanya protes dari saksi parpol hingga tak diumumkan (publish) berita acara hasil perhitungan suara di tingkat TPS oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).  

“Kami lakukan pantauan kepada 10 kecamatan yang ada di Samarinda, Setiap 1 kecamatan, kami turunkan dua pemantau,” ucap Deny Adam Erlangga Koordinator Pemantau KIPP WIlayah Kaltim saat bertemu dengan awak media di Yen’s Delight Cafe, Jalan Juanda VI, Samarinda.

Hal paling mencuat dalam temuan KIPP tersebut adalah tak dipublishnya salinan formulir Model C1-KPU atau sertifikasi rekapitulasi suara di Kelurahan oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). 

Padahal, disebut KIPP hal itu adalah kewajiban dari KPPS yang jika tidak dilakukan bisa berimbas pada delik aduan pidana.

Rentang waktu publish pun telah diatur yakni selama 7 hari setelah proses pemungutan suara dilakukan. 

Tribun pun konfirmasi jumlah kasus yang ditemukan KIPP sehubungan dengan tak dipublishnya model C1-KPU di tingkat kelurahan tersebut. 

“Dari pantauan kami, hanya ada dua kelurahan yang mempublish sertifikat rekapitulasi suara di kelurahan, yakni kelurahan Sengkotek dan Sambutan. Sisanya, seperti Kelurahan Harapan Baru di Loa Janan, Kelurahan Teluk Lerong di Kecamatan Samarinda Ulu hingga Kelurahan Baqa di Samarinda Seberang kami temukan tidak mempublish sertifikat rekapitulasi suara itu,” ucap Deny Adam.