Pemilu 2019

Formulir C1 Plano Tidak Diumumkan di TPS, KIPP Ungkap Banyak Temuan Pelanggaran di Samarinda

Dugaan pelanggaran dalam proses perhitungan suara di tingkat Pantia Pemungutan Suara (PPS) di Kota Samarinda diungkap KIPP Kaltim.

TRIBUN KALTIM/BUDHI HARTONO
Koordinator Pemantau KIPP Kaltim Deny Adam (tengah) dan Ketua KIPP Kaltim Mukti Ali (kanan) saat menjelaskan proses pantauan Pemilu di Samarinda, Senin (22/4/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Budhi Hartono

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dugaan pelanggaran dalam proses perhitungan suara di tingkat Pantia Pemungutan Suara (PPS) di Kota Samarinda diungkap Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaltim, Senin (22/4/2019) sore.

Temuan pelanggaran tersebut terjadi di beberapa kecamatan.

Dugaan pelanggaran yang menjadi temuan KIPP antara lain, adanya protes dari saksi parpol hingga tak diumumkan (publish) berita acara hasil perhitungan suara di tingkat TPS oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).  

“Kami lakukan pantauan kepada 10 kecamatan yang ada di Samarinda, Setiap 1 kecamatan, kami turunkan dua pemantau,” ucap Deny Adam Erlangga Koordinator Pemantau KIPP WIlayah Kaltim saat bertemu dengan awak media di Yen’s Delight Cafe, Jalan Juanda VI, Samarinda.

Hal paling mencuat dalam temuan KIPP tersebut adalah tak dipublishnya salinan formulir Model C1-KPU atau sertifikasi rekapitulasi suara di Kelurahan oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). 

Padahal, disebut KIPP hal itu adalah kewajiban dari KPPS yang jika tidak dilakukan bisa berimbas pada delik aduan pidana.

Rentang waktu publish pun telah diatur yakni selama 7 hari setelah proses pemungutan suara dilakukan. 

Tribun pun konfirmasi jumlah kasus yang ditemukan KIPP sehubungan dengan tak dipublishnya model C1-KPU di tingkat kelurahan tersebut. 

“Dari pantauan kami, hanya ada dua kelurahan yang mempublish sertifikat rekapitulasi suara di kelurahan, yakni kelurahan Sengkotek dan Sambutan. Sisanya, seperti Kelurahan Harapan Baru di Loa Janan, Kelurahan Teluk Lerong di Kecamatan Samarinda Ulu hingga Kelurahan Baqa di Samarinda Seberang kami temukan tidak mempublish sertifikat rekapitulasi suara itu,” ucap Deny Adam. 

Muncul pula pertanyaan terkait formulir C1 yang sebenarnya sudah dikirimkan ke situs hitung cepat KPU.

Disampaikan Ketua KIPP Mukti Ali, meski KPPS telah mengirimkan scan formulir C1 ke situs hitung cepat KPU RI, hal ini tidak menggugurkan kewajiban mereka untuk mempublish rekapitulasi suara di Kelurahan. 

“Itu bukan kewajiban untuk mengirimkan scan formulir C1. Kewajiban KPPS adalah mempublish rekapitulasi suara. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasu dan Penetapan Hasil Pemilihan. Selain itu telah diatur pula sesuai UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal 391 disebutkan PPS wajiab mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya,” kata Mukti Ali, Ketua KIPP Kaltim. 

Apa alasan yang membuat KPPS tak mempublish rekapitulasi suara di kelurahan ini juga dijelaskan KIPP. 

“Kami juga sudah konfirmasi kepada KPPS perihal mengapa (tak jalankan kewajiban) dengan mempublish rekapitulasi suara. Jawaban mereka, yakni menunggu perhitungan suara di PPK,” ucap Deny Adam. 

Adanya hal-hal tersebut yang diduga menjadi modus baru dalam kecurangan perhitungan suara. 

“Pasalnya kami juga menemukan adanya surat suara yang sudah tak terpakai, tetapi tidak disilang. Semestinya, saat ada surat suara yang tersisa itu harus ditandai oleh KPPS untuk tidak menimbulkan kecurigaan disalahgunakan,” kata Deny Adam. 

Hal-hal diatas yang diduga membuat proses perhitungan suara berjalan lamban sampai saat ini. 

“Kami menduga hal-hal ini yang membuat proses perhitungan suara berjalan lamban. Bahkan, di lapangan kami temukan banyak saksi partai yang protes dan mengomel karena tak dipublishnya rekapitulasi suara oleh KPPS,” katanya. (*)

Baca juga:

Formulir C1 Saksi Parpol dan KPU Berbeda di TPS Guntung, Begini Penjelasan Ketua KPU Bontang

45 Petugas Gugur Selama Pemilu, 31 Orang Petugas KPPS dan 9 Orang Anggota Polri

Duka di Balik Penyelenggaraan Pemilu 2019; Kelelahan, Polisi hingga Petugas KPPS Meninggal Dunia

Mahfud MD Ungkap Cara Mendeteksi Ada Tidaknya Kecurangan Hasil Pemilu 2019, Termasuk Pelakunya

Ketua KPU Balikpapan: Jangan Mudah Percaya Informasi, Hasil Pemilu yang Resmi hanya dari KPU

Likes dan Follow Fanspage Facebook

Follow Twitter

Follow Instagram

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved