Pemilu 2019

KIPP Temukan Pelanggaran Pemilu 2019 di Samarinda, Formulir C1 Plano Tidak Dipublis di TPS

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaltim menemukan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilu 2019 di Samarinda. Formulir C1 Plano tidak dipublish

tribunkaltim.co/Budhi Hartono
Koordinator Pemantau KIPP Kaltim Deny Adam (tengah) dan Ketua KIPP Kaltim Mukti Ali (kanan) saat menjelaskan proses pantauan Pemilu di Samarinda, Senin (22/4/2019). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dugaan pelanggaran dalam proses perhitungan suara di tingkat Pantia Pemungutan Suara (PPS) di Kota Samarinda diungkap Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaltim, Senin (22/4/2019) sore.

Temuan pelanggaran tersebut terjadi di beberapa kecamatan.

Dugaan pelanggaran yang menjadi temuan KIPP antara lain, adanya protes dari saksi parpol.

Ada pula tak dipublishnya berita acara hasil perhitungan suara ditingkat TPS oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).  

“Kami lakukan pantauan kepada 10 kecamatan yang ada di Samarinda.

Setiap 1 kecamatan, kami turunkan dua pemantau,” ucap Deny Adam Erlangga Koordinator Pemantau KIPP WIlayah Kaltim saat bertemu dengan awak media di Yen’s Delight Cafe, Jalan Juanda VI, Samarinda.

Hal paling mencuat dalam temuan KIPP tersebut adalah tak dipublishnya salinan formulir Model C1-KPU atau sertifikasi rekapitulasi suara di Kelurahan oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). 

Padahal, disebut KIPP hal itu adalah kewajiban dari KPPS yang jika tidak dilakukan bisa berimbas pada delik aduan pidana.

Rentang waktu publish pun telah diatur yakni selama 7 hari setelah proses pemungutan suara dilakukan. 

Tribun pun konfirmasi jumlah kasus yang ditemukan KIPP sehubungan dengan tak dipublishnya model C1-KPU di tingkat kelurahan tersebut. 

Halaman
1234
Penulis: Budhi Hartono
Editor: Rafan Arif Dwinanto
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved