Pemilu 2019

KPU Rekomendasikan Pemilu Serentak Dibagi Dua Jenis, Begini Argumennya

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilu serentak 2019.

KPU Rekomendasikan Pemilu Serentak Dibagi Dua Jenis, Begini Argumennya
tribunkaltim.co/muhammad fachri ramadhani
Suasana di TPS 09 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Balikpapan Utara. Petugas KPPS bersama Linmas tampak lembur hingga Kamis (18/4/2019) sekitar 02.00 Wita dini hari menunaikan tugasnya. 

TRIBUNKALTIM.CO - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilu serentak 2019.

Evaluasi dilakukan dengan dasar riset pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pemilu 2014.

Dari evaluasi tersebut, muncul rekomendasi pemilu serentak dua jenis.

Hasyim mengatakan, Pemilu Serentak Nasional digelar untuk memilih pejabat tingkat nasional melalui Pilpres, Pemilu DPR dan DPD.

Sedangkan Pemilu Serentak Daerah dilakukan untuk memilih pejabat tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota, melalui Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota serta Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Keduanya diselenggarakan dalam kerengka waktu 5 tahunan.

"Misalnya Pemilu Nasional 2019, dalam 2,5 tahun berikutnya atau 2022 Pemilu Daerah," ujar Hasyim.

Menurut Hasyim, rekomendasi ini muncul dengan sejumlah argumentasi.

Dilihat aspek politik, pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah akan melahirkan konsolidasi politik yang semakin stabil.

Sebab, koalisi parpol dibangun di bagian awal atau saat pencalonan.

Dari aspek manajemen penyelenggaraan pemilu, sistem pemilu ini mengakibatkan beban penyelenggara pemilu yang lebih proporsional dan tidak terjadi penumpukan beban yang berlebih.

Halaman
1234
Editor: Kholish Chered
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved