Advertorial

BPJS Ketenagakerjaan Mengundang 250 Perusahaan, Sosialisasi Kepatuhan Pemberi Kerja

Mengenai kepatuhan, BPJS Ketenagakerjaan mengklaim hampir 90% perusahaan besar sudah patuh membayar iuran tepat waktu.

BPJS Ketenagakerjaan Mengundang 250 Perusahaan, Sosialisasi Kepatuhan Pemberi Kerja
HO - BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Balikpapan juga memberikan penghargaan kepada beberapa perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan. 

BALIKPAPAN - BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Forum Komunikasi Kepatuhan Pemberi Kerja di Grand Jatra Hotel Balikpapan, Senin (22/4/2019).

Pada kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan mengundang sekitar 250 perusahaan yang bergerak di beberapa sektor khususnya sektor perkebunan, perhutanan atau Hutan Tanaman Industri, pertambangan dan penyedua tenaga kerja atau outsourcing di bawah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Balikpapan, yaitu Balikpapan, Penajam Paser Utara dan Grogot.

Tujuan diselenggarakan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pemberi kerja, mulai dari kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan seluruh pekerjanya baik karyawan tetap maupun tidak tetap.

"Jadi semuanya (karyawan) wajib diberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar Kusumo, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, Kusumo, melalui Murniati, Kepala Bidang Kepesertaan, Korporasi dan Institusi BPJS Tenagakerjaan Kota Balikpapan, Senin (22/4/2019).

Wartawati Daerah Sabet Juara Pertama Lomba Tulis BPJS Ketenagakerjaan Journalistic Award

Transformasi Contact Center, BPJS Ketenagakerjaan Kenalkan Layanan Masyarakat 175

BPJS Ketenagakerjaan Kembali Lakukan Sosialisasi Kepada Pemberi Kerja

Murniati mengatakan, tingkat kepatuhan pemberi kerja khususnya para pekerja yang ada di sektor perkebunan, dikatakan masih banyak yang belum didaftarkan. "Dikarenakan kerjanya yang musiman, sementara mereka juga wajib diberikan perlindungan sesuai dengan peraturan yang berlaku," katanya.

Padahal, sesuai dengan Undang-undang No 24 Pasal I Ayat 10, mengatakan bahwa upah harus dilaporkan sesuai dengan yang diterima, beserta tunjangannya.

"Kebanyakan mereka melaporkan hanya UMK, UMR, atau UMP. Jadi harapannya semua tenaga kerja dilaporkan upahnya baik yang sesuai dengan yang dia terima, maupun ditambah dengan tunjangannya," jelasnya.

Dilanjutkan oleh Murniati, pelaporan upah pekerja tersebut berguna bagi kesejahteraan pekerja itu sendiri untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Contoh misalnya, terjadi meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, pengalinya adalah 48 dikali gaji. Tentunya orang yang bergaji UMK, dengan yang bergaji misalnya Rp 10 Juta, tentunya hasilnya akan lebih besar yang didapatkan oleh penerima hak, ahli waris.

Seleksi Paskibraka Nasional, Pemprov Kaltim Berharap Bisa Masuk Tim Elite

Hadapi Persib Bandung Sore Nanti, Mario Gomez Siapkan Strategi Ini

Hari Ini, Hujan Lokal Diperkirakan Terjadi Sepanjang Hari di Kota Samarinda

Atau misalnya kecelakaan kerja dan cacat total misalnya, itu pengalinya 56 dikali gaji. Bandingkan saja misalnya gaji UMK dengan dibandingkan gaji sebenarnya misalnya Rp 5 Juta atau 10 Juta, maka ahli waris akan mendapatkan haknya lebih besar," jelasnya.

Halaman
12
Editor: Ardian Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved