Advertorial

BPJS Ketenagakerjaan Mengundang 250 Perusahaan, Sosialisasi Kepatuhan Pemberi Kerja

Mengenai kepatuhan, BPJS Ketenagakerjaan mengklaim hampir 90% perusahaan besar sudah patuh membayar iuran tepat waktu.

BPJS Ketenagakerjaan Mengundang 250 Perusahaan, Sosialisasi Kepatuhan Pemberi Kerja
HO - BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Balikpapan juga memberikan penghargaan kepada beberapa perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Maka dari itu, untuk menyukseskan program BPJS Ketenagakerjaan, bekerjasama dengan Disdukcapil akan turun langsung ke perusahaan untuk melakukan validasi terhadap tenaga kerja yang masih belum valid atau belum memiliki NIK.

"Supaya pada saat nanti hendak mengurus klaim tidak terkendala," tukasnya.

Mengenai kepatuhan, BPJS Ketenagakerjaan mengklaim hampir 90% perusahaan besar sudah patuh membayar iuran tepat waktu.

Hanya saja kami ingin lebih mengiring perusahaan besar tersebut agar membayar iuran tepat bulan," jelasnya.

Pada kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Balikpapan juga memberikan penghargaan kepada beberapa perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Lazio di Laga Leg 2 Semifinal Coppa Italia

Bandara Kebanggaan Balikpapan Kembali Sabet Penghargaan, Ini Dia!

Serahkan 189 SK CPNS, Walikota Balikpapan Sempat bagi Uang

"Hal tersebut untuk memotivasi perusahaan lain yang kurang memiliki kepatuhan tinggi.

Di awal saya katakan, yang sangat penting itu adalah iuran yang dibayar tertib tepat bulan, diharapkan dapat memotivasi perusahaan lain," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, Tirta Dewi, mengatakan sesuai dengan Undang-undang No 13 Tahun 2003 yang didalamnya mengatakan wajib bagi perusahaan untuk mematuhi ketentuan bahwa pekerja atau buruh serta keluarganya berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Apabila ini tidak dipatuhi maka tentunya akan melanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan," ujar Dewi.

Jika memang ditemui perusahaan yang melanggar hal tersebut, maka sanksi mulai dari teguran secara tertulis, tidak mendapatkan pelayanan, hingga pembekuan atau penarikan izin usaha akan diberikan.

"Ini tentunya dikandung maksud bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan tentunya sangat sangat baik diperuntukkan bagi perusahaan maupun pekerja itu sendiri dalam rangka menjamin ketenangan mereka bekerja, meingkatkan produktivitas dari perusahaan dan pekerja itu sendiri, serta menjamin terwujudnya kondusivitas dibidang ketenagakerjaan," ujarnya. (*)

Editor: Ardian Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved