Berita Pemkab Kutai Barat

Kantor Pertanahan Kubar Canangkan Zona Bebas Korupsi, Siap Tingkatkan Kualitas Layanan Publik

Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih

Kantor Pertanahan Kubar Canangkan Zona Bebas Korupsi, Siap Tingkatkan Kualitas Layanan Publik
IST/HUMAS
ZONA INTEGRITAS - Asisten III Asrani bersama Kepala Kantor Pertanahan Kubar Idrus Alaydrus, Dandim 0912 Kubar, perwakilan Kejaksaan menandatangani piagam pencanangan pembangunan zona integritas. 

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Acara ini dilaksanakan di halaman kantor Pertanahan Kutai Barat dihadiri jajaran Forkopimda di lingkungan Pemkab Kubar, Rabu (24/4).

Kepala Kantor Pertanahan Kubar Idrus Alaydrus A Ptnh menuturkan pecanangan zona integritas dan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih bertujuan untuk peningkatan kualitas layanan publik di Kubar, dengan memberikan layanan yang sebaik baik.

Deklarasi Pemilu Damai Pasca Pemungutan Suara, Sepakat Jaga Situasi Kubar dan Mahulu Tetap Aman

KPU Kubar Ajukan Pemungutan Suara Susulan 20 April 2019

Perampok Gasak Gaji Karyawan Rp 527 Juta di Kubar, Enam Pelaku Ditangkap, Dua masih Buron

Untuk diketahui, bahwa Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hal ini sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

Logo Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI pada salah satu aset kendaraan yang ada di kantor BPN Balikpapan.
Logo Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI pada salah satu aset kendaraan yang ada di kantor BPN Balikpapan. (tribunkaltim.co/cornel dimas satrio kusbinanto)

Program reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah sejak 2010 sebagai salah satu program prioritas Reformasi Birokrasi (RB) TNI AD, yakni program jangka panjang menuju tata kelola pemerintahan 2025 yang bersih dan bebas KKN, transparan, akuntabel dan profesional.

Dalam sambutan yang disampaikan Asisten III Ir Asrani MM disebutkan bahwa kegiatan ini sangat penting dan strategis sesuai dengan tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabel bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Wabup Kutai Barat Edyanto Arkan Sampaikan Capaian Pembangunan, DPRD Sepakat Bentuk Pansus LKPJ

Jelang Survei Layanan Publik dari ORI, Bupati Berharap Kubar Raih Predikat Zona Hijau

Pemkab Kubar dan Bankaltimtara MoU Layanan Penerimaan Pendapatan Daerah Non Tunai

Sistem pemerintahan yang baik dan efektif adalah pemerintah yang dapat melayani masyarakat secara tepat, cepat dan profesional.

Melalui reformasi birokrasi dapat diwujudkan Birokrasi Bersih, Profesional dan melayani serta meningkatkan pelayanan publik.

Komisioner KPU Kubar Divisi perencanaan program dan Data, Laurensius Lejau bersiap membawa logistik dari KPU Kaltim menuju Kabupaten Kubar, Senin (15/4/2019).
Komisioner KPU Kubar Divisi perencanaan program dan Data, Laurensius Lejau bersiap membawa logistik dari KPU Kaltim menuju Kabupaten Kubar, Senin (15/4/2019). (TRIBUN KALTIM / CORNEL DIMAS SATRIO KUSBIANANTO)

Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas sangat ditentukan oleh Kapasitas Integritas masing masing individu dalam organisasi tersebut.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan piagam pencanangan pembangunan Zona Integritas oleh Kepala Kantor Pertanahan Kubar, Pemkab Kubar, Dandim 0912, Pengadilan Negeri Kubar, dan Kejaksaan Kubar. (hms10)

Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved