Badan Otoritas Pemindahan Ibu Kota Indonesia Bakal Dibentuk, Begini Tugas-tugasnya

Diharapkan dengan adanya pemindahan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa, nantinya pertumbuhan ekonomi bisa merata di setiap wilayah di Indonesia.

Soal pemindahan ibu kota Indonesia, Jangan Sama Berwajah Jakarta

Di tempat terpisah, Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi mengatakan, wacana pemindahan Ibu Kota Negara harus dikaji secara matang.

Menurut dia, dengan kajian matang, maka ibu kota yang baru tak akan "berwajah" sama dengan Jakarta.

"Keputusan memindah ibu kota pemerintahan harus dibarengi dengan kajian mendalam termasuk menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar tidak mengulang kesalahan Jakarta," ujar Baidowi ketika dihubungi, Senin (29/4/2019).

Dia memahami bahwa wacana ini muncul beratnya beban yang dipikul Ibu Kota DKI Jakarta.

Jakarta dinilai terlalu padat karena memegang dua fungsi yaitu sebagai kota pemerintahan dan pusat niaga.

"Sehingga yang terjadi beban Jakarta sangat berat. Macet jadi sangat akut di Jakarta, banjir pun begitu," ujar Baidowi.

Hal ini harus dicegah di Ibu Kota yang baru nantinya.

Oleh karena itu, pemerintah harus merancang sistem tata letak perkantoran, infrastruktur, transportasi, dan faktor keamanannya.

"Jangan pula di Ibu Kota yang baru justru macet, banjir, kriminalitas menjadi masalah baru," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke luar pulau Jawa.

Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan ibu kota Indonesia di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin. ( )

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Akan Bentuk Badan Otoritas untuk Urus Pemindahan Ibu Kota Dan artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Wacana Pindah Ibu Kota, Anggota DPR Ingatkan Jangan Ulang Kesalahan di Jakarta." 

Artikel Lainnya: