Jika Ibu Kota Dipindah, Bagaimana Nasib Infrastruktur Rp 571 Triliun yang Diajukan Anies Baswedan?

Wacana Ibu Kota pindah kembali hangat setelah Presiden Joko Widodo setuju opsi pemindahan Ibu Kota ke luar Jawa.

Jika Ibu Kota Dipindah, Bagaimana Nasib Infrastruktur Rp 571 Triliun yang Diajukan Anies Baswedan?
KOMPAS.com/NURSITA SARI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (18/1/2018) malam. 

"Bisa di Sumatera tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi agak tengah tapi di barat juga kurang. Di Kalimantan, kok di tengah tengah," kata Jokowi usai meninjau pabrik di Tangerang, Selasa (30/4/2019).

"Kira-kira itu lah," sambung Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemerintah tak bisa buru-buru memutuskan lokasi Ibu Kota baru. Sebab, banyak hal yang mesti dikaji.

"Ada 3 kandidat tapi memang belum diputuskan kita harus cek dong secara detail meskipun ini tiga tahun ini kita bekerja kesana bagaimana mengenai daya dukung lingkungan, air, kebencanaan banjir, gempa bumi seperti apa," kata dia.

Yang pasti, dalam rapat kabinet kemarin Jokowi sudah memutuskan bahwa Ibu Kota baru akan berlokasi di luar Pulau Jawa. Sebab, Jokowi menilai pulau Jawa sudah terlalu padat penduduk.

"Kita ini memiliki 17.000 pulau tapi di Jawa sendiri penduduknya 57 persen dari total penduduk di Indonesia. Kurang lebih 149 juta. Sehingga daya dukung baik terhadap air, baik terhadap lingkungan, baik lalu lintas, semuanya memang ke depan sudah tidak memungkinkan lagi," kata dia.

Wilayah Minim Bencana

Ada sejumlah wilayah yang potensial jadi Ibu Kota Negara karena memiliki risiko bencana yang relatif minim berdasarkan catatan pemerintah.

"Kalau lihat dari peta kebencanaan, saya tidak mengatakan bahwa ini adalah kandidat-kandidatnya (jadi Ibu Kota)," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Jakarta, Selasa (30/4/2019).

"Berdasarkan peta kebencanaan itu Sumatera bagian timur itu relatif risiko bencananya kecil, kalimantan keseluruhan dan Sulawesi bagian selatan, khususnya Sulawesi Selatan," sambung dia.

Bambang enggan mengungkapkan lebih rinci terkait daerah yang potensial menjadi Ibu Kota Negara. Termasuk saat sejumlah wartawan menanyakan beberapa kota yang sebelumnya ramai akan dijadikan Ibu Kota misalnya Palangkaraya.

Soal dana, Bambang menyebut, perkiraan biaya untuk membangun ibu kota baru seluas 40.000 hektar mencapai Rp 466 triliun.

Lahan seluas 40.000 hektar dibutuhkan jika jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa yang terdiri dari seluruh aparatur sipil negara termasuk anggota TNI-Polri.

Adapun skenario kedua, dengan keperluan luas lahan 30.000 hektar, diperkirakan membutuhkan biaya Rp 323 triliun dengan jumlah orang yang bermigrasi yakni 870.000 jiwa.

(Kompas.com/Yoga Sukmana/Ihsanuddin)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Minim Risiko Bencana, Ini 3 Wilayah yang Potensial Jadi Ibu Kota" dan "Ditanya Lokasi Ibu Kota Baru, Jokowi Sebut Tiga Pulau Ini"

BACA JUGA 

 Untung Rugi Ibu Kota Negara Dipindah ke Luar Jawa, Sisi Pertahanan, Lingkungan hingga Gejolak Sosbud

 Bukan Hal Baru, Ini Penyebab Kegagalan Pemindahan Ibu Kota Negara dari Zaman Kolonial hingga Orba

 Rencana Pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Luar Jawa, Ini Pertimbangan dan Kelebihan Provinsi Kaltim

 Ibu Kota Negara Diputuskan Dipindah ke Luar Jawa, Ini Kota-kota yang jadi Alternatif Pengganti

 Alternatif Ketiga Ibu Kota di Luar Jawa, Pilihan Jokowi

Likes dan Follow Fanspage Facebook

Follow Twitter



Follow Instagram

Subscribe official YouTube Channel

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved