BPJS Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewajiban Pemberi Kerja, BPJS Ketenagakerjaan & 2 Instansi Ini Awasi

tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif tidak mendapat Pelayanan Publik

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewajiban Pemberi Kerja, BPJS Ketenagakerjaan & 2 Instansi Ini Awasi
HO - BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Wasnaker Disnakertrans) Provinsi Kaltim serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan, melakukan Rapat Koordinasi, Senin (29/4/2019). 

"Jika memang kami menemukan pemberi kerja yang yang tidak patuh, seperti hanya mendaftarkan sebagian tenaga kerja saja, atau sebagian upah karyawannya, bahkan tidak membayar iuran, kami akan membuat yang namanya Nota Pemeriksaan," jelasnya.

Nota pemeriksaan yang bersifat represif edukatif tersebut, berisi tentang imbauan beserta tenggang waktu untuk menyelesaikan administrasi serta sanksi yang akan diterima jika tidak menyelesaikan administrasi tersebut.

"Jika tidak diindahkan, tim pengawas akan mengeluarkan Nota Peringatan, dengan jangka waktu yang semakin singkat. Apabila tidak diindahkan kembali, maka kami akan melakukan tindakan refresif yudikatif, yaitu rekomendasi untuk diberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha," pungkasnya.

Dengan kerjasama ini, Maria berharap agar semua pemberi kerja dapat mematuhi peraturan dan memberikan hak tenaga kerja dengan mengikutsertaan seluruh karyawannya ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Sehingga ketika mereka (tenaga kerja) diberikan hak-haknya, mereka tentunya akan lebih loyal kepada perusahaan sehingga produktivitas tetap meningkat, sehingga dapat menunjang pembangunan daerah hingga berdaya saing global," tuturnya

(*)

Editor: Ardian Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved