OTT KPK di Balikpapan

OTT KPK di Balikpapan, Piatur: Tak Hanya Hakim dan Pengacara, Ini Warning Bagi Pejabat Pemerintah

OTT KPK di Balikpapan jadi peringatan bagi pejabat pemerintah. Ini kata pengamat hukum.

OTT KPK di Balikpapan, Piatur: Tak Hanya Hakim dan Pengacara, Ini Warning Bagi Pejabat Pemerintah
TRIBUN KALTIM/ Aris Joni
Pengamat Hukum yang juga Rektor Universitas Balikpapan, Piatur Pangaribuan 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pengamat Hukum yang juga Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) Kalimantan Timur, Piatur Pangaribuan menanggapi serius adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kota Balikpapan, Jumat (3/5/2019)

OTT KPK ini menjerat tujuh orang, di antaranya hakim, panitera pengadilan negeri (PN), dan pengacara pada Jumat (3/5/2019) kemarin, cukup menggegerkan warga kota Balikpapan.

Dikatakan Piatur, OTT yang menurutnya pertama kali dilakukan di Balikpapan,

bahkan di Kaltim ini menjadi bukti nyata bahwa persoalan hukum di kota Balikpapan tidak sedang baik-baik saja, atau cukup mengkhawatirkan.

Ia menjelaskan, transaksi jual beli perkara sudah menjadi masalah lama di Balikpapan, namun baru saat ini saja bisa terbongkar dengan OTT KPK.

"Sebenarnya masalah ini sudah lama kita rasakan, tapi sulit untuk membuktikannya.

Makanya dengan kejadian OTT KPK ini kita bersyukur telah diperlihatkan bahwa transaksi jual beli perkara di Balikpapan itu benar-benar ada," ujarnya kepada Tribunkaltim.co, saat dijumpai di ruangannya di Kampus Uniba, Sabtu (4/5/2019).

Lanjutnya, kejadian OTT ini menjadi peringatan bagi para penegak hukum mulai dari hakim,

jaksa dan pengacara untuk tidak lagi menangani kasus hukum dengan cara bermain di wilayah jual beli hukum.

"Jadi hakim sampai pengacara sekarang jangan lagi menangani kasus dengan cara mengasih-ngasih uang.

Halaman
1234
Penulis: Aris Joni
Editor: Rita
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved