Lebaran 2019

Sebut Harga Tiket Pesawat Resahkan Masyarakat, Darmin Nasution: Kita Harus Pahami Struktur Pasar

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution merasa harga tiket pesawat ini yang cukup tinggi ini sudah meresahkan masyarakat

Sebut Harga Tiket Pesawat Resahkan Masyarakat, Darmin Nasution: Kita Harus Pahami Struktur Pasar
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution 

Hal ini dilakukan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Kemhub diberi waktu satu minggu untuk perubahan TBA ini.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi dalam waktu satu minggu.

"Saya diberi waktu satu minggu menetapkan Tarif Batas Atas baru untuk penerbangan ekonomi," ujar Budi Karya, Senin (6/5/2019).

Menurut Budi Karya, penurunan TBA ini tak hanya diberlakukan kepada penerbangan yang memberikan pelayanan dengan standar maksimum (full services) tetapi juga kepada penerbangan bertarif rendah (low-cos carrier/LCC).

Menhub Budi Karya Sumadi saat di Pelabuhan Merak, Banten, beberapa waktu lalu
Menhub Budi Karya Sumadi saat di Pelabuhan Merak, Banten, beberapa waktu lalu (KOMPAS.com/PRAMDIA ARHANDO JULIANTO)

Dalam pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri besaran tarif untuk angkutan udara terbagi atas 3 kelompok.

Dalam aturan tersebut, penerapan tarif 100 persen diberlakukan untuk penerbangan full services.

Pengenaan tarif setinggi-tingginya 90 persen dari tarif maksimum untuk pelayanan dengan standar menengah (full services).

Dan penerapan tarif setinggi-tingginya 85 persen dari tarif maksimum untuk pelayanan dengan standar minimum (no frills services).

ILUSTRASI - Pesawat terbang gapai langit biru. Kini di Indonesia harga tiket pesawat masih mahal.
ILUSTRASI - Pesawat terbang gapai langit biru. Kini di Indonesia harga tiket pesawat masih mahal. (Tribunkaltim.co/ilo)

 
Budi Karya mengatakan, penetapan TBA ini merupakan keputusan menteri seperti yang diatur dalam pasal 127 Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

"Dalam UU itu disebutkan Kemenhub dapat memutuskan TBA dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat," ujar Budi.

Halaman
1234
Editor: ade mayasanto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved