Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Begini Catatan dari Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

TRIBUNKALTIM.CO - Rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia ke luar Pulau Jawa, mendapat dukungan dari DPR RI.

Diketahui, rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia ke luar Jawa ini dilontarkan Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu.

Jokowi kembali mengungkapkan rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia ini, kala buka puasa bersama dengan sejumlah petinggi Negara.

DPR RI akan mendukung rencana Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. 

Hal tersebut disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) seusai buka puasa bersama pimpinan lembaga negara dengan Presiden Jokowidi Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).

"Prinsipnya kami di DPR mendukung sejauh itu sudah dikaji secara matang," ucap Bamsoet.

Bambang Soesatyo menyakini, langkah tersebut pastinya sudah dilakukan dengan kajian yang mendalam.

Nantinya tinggal ke tahap pelaksanaannya agar dilakukan secara hati-hati, karena hal ini bukan suatu hal yang mudah. 

"Tadi kami diyakinkan oleh Presiden bahwa ada cara-cara yang tidak membebankan APBN.

Itu tugas daripada BUMN.

Ya kita lihat sejauh mana konsep yang sudah dibuat Bappenas dan disinkronkan dengan Kementerian Keuangan, nanti kita bahas lagi di DPR," papar Bambang Soesatyo. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi  menyampaikan rencana serius pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta, ke luar Pulau Jawa.

"Mumpung ketemu dengan ketua dan pimpinan lembaga-lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota.

Kami serius dalam hal ini," ucap Jokowi sebagai kata pengantar sebelum berbuka puasa bersama. 

Tahapan pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa sudah dilakukan kajian oleh Bappenas terkait sisi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.

Namun, lokasi pastinya belum dapat diumumkan saat ini. 

"Kami nantinya akan menindaklanjuti, konsultasi tentu saja dengan lembaga negara yang terkait, baik dari sisi hukum maupun politiknya," ujarnya.

Presiden Joko Widodo menyetujui opsi pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Jawa dalam rapat terbatas di Istana Negara, Senin (29/4/2019). 

Wacana pemindahan ibu kota inipun menjadi bahan pembicaraan dan mendapatkan berbagai tanggapan.

Pemerintah memiliki sejumlah alasan mengapa Ibu Kota harus dipindah dari Jakarta.

1. Padat penduduk

Alasan pertama adalah lantaran kondisi Jakarta yang sudah sangat padat penduduk.

Saat ini jumlah penduduk Jakarta, kata Bambang, mencapai 10,2 juta jiwa.

Jakarta merupakan kota terpadat keempat di dunia setelah Manila, New Delhi, dan Tokyo.

Padatnya jumlah penduduk di Jakarta kian menjadi-jadi karena ditopang oleh sejumlah kota yang juga punya populasi besar.

Tercatat kota Bekasi memiliki 2,4 juta penduduk, Depok 2,1 juta penduduk, Tangerang 2 juta penduduk, dan Tangerang Selatan 1,5 juta penduduk.

"Bisa dibayangkan kalau kota-kota itu digabungkan dengan Jakarta, ini luar biasa konsentrasi dan kepadatan penduduk," kata Bambang.

2. Kemacetan

Selain banyaknya penduduk di wilayah Jakarta dan kota penopangnya, ibu kota juga menjadi magnet ekonomi karena bertindak pula sebagai pusat bisnis. Hal ini membuat lalu lintas di Jakarta tak karuan.

Kemacetan parah sudah bukan hal aneh, bahkan terjadi hampir setiap hari, sementara keberadaan jalan hanya 6,2 persen dari luas wilayah.

Idealnya, kata Bambang, ruas jalan suatu kota minimal 15 persen dari luas wilayah.

Bahkan, ucapnya, berdasarkan survei 2017, Jakarta merupakan kota keempat terburuk didunia untuk kondisi lalu lintas saat jam sibuk.

"Kalau kita bicara rata-rata kecepatan di peak hour hanya 16 km per jam, jadi percuma punya Ferrari. Kondisi lalu lintas membutuhkan perhatian dan perbaikan luar biasa dan butuh banyak waktu," sebut Bambang.

"Gubernur Anies (Baswedan) sudah mengajukan Rp 570 triliun untuk upgrade transportasi tapi masih butuh waktu sampai 10 tahun, tapi 10 tahun lagi penduduk Jakarta tidak hanya 10,2 juta saja. Apalagi Jabodetabek-nya," sambung dia.

3. Beban lingkungan

Selain menanggung beban besar kepadatan penduduk dan kemacetan, Jakarta juga harus menanggung beban lingkungan.

Bambang mengatakan, Jakarta rawan banjir. Hal ini terjadi akibat penurunan permukaan tanah di pantai utara Jakarta yang mencapai 7,5 cm per tahun.

Bila dihitung dari 1989 sampai 2007 saja, penurunan tanah sudah mencapai 60 cm. Sementara itu permukaan air laut terus naik dan kualitas sungai di Jakarta juga sudah tercemar berat.

"Sehingga wajar kalau ada pemikiran mengenai mengurangi beban Jakarta yang sekarang sebagai pusat segalanya," ucap Bambang. (*)

Baca juga:

Mengenal Abdul Majid Al Zindani, Pria yang Menikahi Putri Aa Gym, Ternyata Bukan Orang Sembarangan

Cara Mudah Bisa Khatam Al-Quran di Bulan Ramadhan

TERPOPULER - Jadwal Buka Puasa Ramadhan 1440 H Hari Pertama untuk Kota Balikpapan dan Samarinda

TERPOPULER - Lafal Doa Niat Puasa Ramadhan, Lengkap dengan Bahasa Arab dan Artinya

Hasil Liga Inggris dan Klasemen - Berbagi Poin, Manchester United Tak Lolos ke Liga Champions

Likes Fanpage Facebook: 

Follow Twitter:

Follow Instagram:

Subscribe Official YouTube Channel: