2 Anggota Koalisi Indonesia Adil Makmur Masih Bungkam soal Pembentukan Pansus Pemilu

Wacana penggunaan hak angket dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) mengemuka usai pelaksanaan Pemilu 2019

2 Anggota Koalisi Indonesia Adil Makmur Masih Bungkam soal Pembentukan Pansus Pemilu
TRIBUNNEWS/RIZAL BOMANTANA
Dua bersaudara Edhie Baskoro Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono saling berjabat tangan usai pengukuhan AHY sebagai Ketua Kosgama Demokrat pemenangan Pemilu 2019 di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018). 

TRIBUNKALTIM.CO - Wacana penggunaan  hak angket dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) mengemuka usai pelaksanaan Pemilu 2019.

Meski demikian dua anggota Koalisi Indonesia Adil Makmur masih memilih tak bersuara terkait wacana tersebut. 

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Demokrat memilih tidak bersuara soal usul penggunaan hak angket dan pembentukan panitia khusus (pansus) terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Awalnya, usul tersebut dilontarkan oleh anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa, dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2019).

Kemudian, Bambang Haryo Soekartono dari Fraksi Partai Gerindra menyatakan setuju dengan usul yang disampaikan oleh PKS itu.

Namun, dua partai yang menjadi mitra koalisi PKS dan Gerindra tidak menyatakan pendapatnya, padahal Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono dan anggota Fraksi PAN, Ali Taher, hadir dalam rapat paripurna.

Terkait usul pembentukan pansus, Ledia menilai DPR perlu mengevaluasi secara menyeluruh penyelenggaraan pemilu.

Sebab, hingga saat ini tercatat 554 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pengawas Pemilu meninggal dunia.

Ia juga menyoroti persoalan lain selama pemilu, antara lain banyaknya kesalahan input dalam Sistem Penghitungan (Situng) perolehan suara milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, Ledia menegaskan perlu adanya evaluasi terkait akuntabilitas penyelenggara pemilu.

"Kami juga melihat ada banyak masalah. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemilu supaya hal yang sama tidak terulang," kata Ledia.

Usul itu pun mendapat tanggapan dari parpol Koalisi Indonesia Kerja. Fraksi Partai Nasdem, Golkar, PPP, dan PDI-P menyatakan tidak setuju dengan pembentukan Pansus Pemilu 2019.

Halaman
123
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved