Harga Tiket Pesawat Masih Mahal, Tagar #PecatBudiKarya Jadi Trending, Ini Kata Menhub

Publik kesal dan marah atas mahalnya harga tiket pesawat yang terjadi sejak sekitar bulan November 2018.

Harga Tiket Pesawat Masih Mahal, Tagar #PecatBudiKarya Jadi Trending, Ini Kata Menhub
KOMPAS.com/PRAMDIA ARHANDO JULIANTO
Menhub Budi Karya Sumadi saat di Pelabuhan Merak, Banten, beberapa waktu lalu 

Terutama menghadapi musim mudik, saat masyarakat memerlukan kepastian tentang harga tiket pesawat agar terjangkau oleh mereka.

 
Karena itu, menurut Menko Perekonomian, pemerintah turun tangan mengatasi persoalan ini.

Pasalnya, untuk sesuatu hal yang menyangkut kemaslahatan masyarakat luas, tidak bisa semata-mata didominasi oleh hal-hal berbau bisnis dan market saja.

Untuk itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution menginstruksikan kepada kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub), untuk mengatur kembali batas atas dan batas bawah dari harga tiket pesawat.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution ((YOGA SUKMANA))

“Kita harus memahami struktur pasar dan mengambil kebijakan berdasarkan hal tersebut,” ujar Darmin, dalam siaran persnya, Senin (6/5).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno yang turut hadir dalam rakor tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya senantiasa berupaya menjaga kesehatan semua perusahaan BUMN, termasuk Garuda Indonesia.

Namun, di sisi lain Ia tetap mendukung keputusan pemerintah sebagai regulator jika ingin mengubah batas atas harga tiket pesawat.

Sementara, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyetujui jika batas atas khusus kelas ekonomi tersebut diubah agar tak terlalu memberatkan masyarakat.

Tetapi, Kementerian Perhubungan membutuhkan waktu untuk melakukan konsultasi publik tentang hal ini.

“Saya akan tetapkan secara ritel berapa batas atas yang baru, tapi ini tergantung dari harga avtur juga,” tutur Menhub.

Dikarenakan mulai Mei 2019 ini, Indonesia sudah dapat memproduksi avtur sendiri, maka Menteri BUMN akan membuka cost structure dari avtur kepada perusahaan penerbangan setelah berkonsultasi dengan Pertamina. Dari sana diharapkan akan membantu harga tiket pesawat semakin turun.

Kemenko Perekonomian akan kembali mengadakan rakor untuk membahas hal ini lebih lanjut, setelah ditentukan rancangan batas atas harga tiket pesawat yang baru.

Harapannya sudah akan timbul kecerahan di tengah masyarakat soal harga tiket pesawat ini.

Target Seminggu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ANTARA)

Fenomena harga tiket pesawat masih mahal di Indonesia sejauh ini tetap dirasakan. 

Menteri Perhubungan atau Menhub pun sampai ikut turun tangan untuk mengatasi persoalan harga tiket pesawat masih mahal. 

Bahkan Menteri BUMN dan Menteri Koordinator Perekonomian pun dipanggil untuk diskusikan soal harga tiket pesawat masih mahal di Indonesia. 

Kementerian Perhubungan (Kemhub) berjanji akan segera mengevaluasi tarif batas atas (TBA) angkutan udara untuk kelas ekonomi.

Hal ini dilakukan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Kemhub diberi waktu satu minggu untuk perubahan TBA ini.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi dalam waktu satu minggu.

"Saya diberi waktu satu minggu menetapkan Tarif Batas Atas baru untuk penerbangan ekonomi," ujar Budi Karya, Senin (6/5/2019).

Menurut Budi Karya, penurunan TBA ini tak hanya diberlakukan kepada penerbangan yang memberikan pelayanan dengan standar maksimum (full services) tetapi juga kepada penerbangan bertarif rendah (low-cos carrier/LCC).

Dalam pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri besaran tarif untuk angkutan udara terbagi atas 3 kelompok.

Dalam aturan tersebut, penerapan tarif 100 persen diberlakukan untuk penerbangan full services.

Pengenaan tarif setinggi-tingginya 90 persen dari tarif maksimum untuk pelayanan dengan standar menengah (full services).

Dan penerapan tarif setinggi-tingginya 85 persen dari tarif maksimum untuk pelayanan dengan standar minimum (no frills services).

Pesawat Lion Air
Pesawat Lion Air (Istimewa)

 
Budi Karya mengatakan, penetapan TBA ini merupakan keputusan menteri seperti yang diatur dalam pasal 127 Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

"Dalam UU itu disebutkan Kemenhub dapat memutuskan TBA dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat," ujar Budi.

Budi meyakini, adanya perubahan tarif batas atas pun tidak akan mengganggu persaingan usaha karena penurunan TBA akan ditetapkan dalam rentang yang ekonomis.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemhub Polana Banguningsih Pramesti menambahkan, penurunan tarif ini akan dibahas lebih lanjut dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

"Kita sedang bahas, karena untuk menurunkan (TBA) tidak sembarangan menurunkan, harus ada parameter-parameter atau asumsi-asumsi yang dibahas bersama dengan BUMN termasuk stakeholder yang lain," ujar Polana. 

[Murti Ali Lingga]

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jadi "Trending Topic", Menhub Enggan Tanggapi Tagar #PecatBudiKarya"

Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved