Breaking News:

Tak Miliki Kewenangan, Pemkab PPU Hanya bisa Desak Perbaikan Jalan Negara dan Provinsi

Pemkab PPU tak miliki kewenangan untuk memperbaiki jalan negara maupun jalan provinsi karena bukan kewenangan pemerintah daerah

Penulis: Heriani AM | Editor: Samir Paturusi
TribunKaltim.Co/Heriani AM
Wabup PPU Hamdam 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam mengatakan, untuk perbaikan jalan nasional dan provinsi yang mengalami kerusakan,

sepanjang Penajam sampai Babulu maupun dari Simpang Silkar hingga Kilometer 38 Samboja, merupakan kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Sementara Pemkab PPU tak memiliki kewenangan untuk memperbaiki jalan tersebut karena berstatus jalan nasional dan provinsi. 

"Jalan negara itu  kewenangannya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sementara untuk jalan provinsi ya itu kewenangan provinsi" kata Hamdam, Rabu (8/5/2019).

Namun Pemkab PPU tidak menutup mata, kata Hamdam, tetap akan melakukan penanganan yang sifatnya insidental. Namun untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk perbaikan jalan rusak tersebut, tak bisa dilakukan karena bukan kewenangan pemerintah daerah.

"Kalau ingin mengalokasikan anggaran ke situ, tidak bisa belanja modal, dia harus belanja hibah. Ini persoalannya kalau kita ingin memasukkan anggaran yang bukan kewenangan kita," jelasnya.

Namun demikian, ia hanya bisa  menunggu penanganan permanen dari pemerintah pusat. Namun untuk fungsionalitas jalan tersebut, Pemkab PPU tetap mengambil langkah, apalagi musim mudik akan segera tiba.

"Kita sudah memasukkan anggaran APBN untuk menangani jalan negara yang rusak. Nanti kita minta prioritas untuk penangannya untuk wilayah sepanjang Penajam sampai Babulu," katanya.

Wilayah Penajam sampai Babulu saat ini sudah mulai pengerjaan jalan rusak dengan penanganan overlay. Ia menjelaskan, penanganan dengan sistem overlay dilakukan persegmen sesuai dengan titik spot yang ditentukan oleh pusat.

"Mudah-mudahan sampai pada longsor di Api-api. Karena (jalan) itu memang kewenangan Kementerian," imbuhnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved