Lebaran 2019

Pengamat Tanggapi Wagub Kaltim yang Persilakan ASN Terima Parsel, dan Pakai Mobdin untuk Lebaran

Pengamat Hukum asal Unmul, Herdiansyah Hamzah menyayangkan komentar Wagub Kaltim HAdi Mulyadi soal parsel untuk ASN dan mobil dinas untuk lebaran

Kolase Tribun Kaltim
Herdiansyah Hamzah dan Hadi Mulyadi 

TRIBUNKALTIM.CO SAMARINDA - Pernyataan Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, yang memerbolehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima parsel, atau bingkisan lebaran menuai sorotan.

Hadi Mulyadi juga merestui penggunaan mobil dinas untuk kepentingan mudik lebaran 2019.

Komentar Hadi Mulyadi ini pun mendapat tanggapan dari Dosen Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah.

Sebelumnya, Hadi Mulyadi mengungkapkan, pemberian parsel kepada siapapun, dengan dasar sebagai bentuk rasa kasih sayang terhadap sesama, adalah hal yang sah-sah saja.

Namun penyataan itu dianggap Herdiansyah Hamzah bertentangan dengan semangat anti korupsi.

Dan tentu saja, menurut Herdiansyah Hamzah, komentar Hadi Mulyadi tidak sejalan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini berupaya mendorong pencegahan tindak pidana korupsi dikalangan ASN, dan penyelenggara negara.

"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap.

Apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," ungkapnya, Sabtu (11/4/2019).

Sebagaimana diketahui, KPK setiap tahunnya memberikan imbauan secara tertulis kepada penyelenggara negara dan ASN, untuk tidak menerima parsel atau hadiah dalam bentuk lainnya.

Herdiansyah Hamzah alias Castro
Herdiansyah Hamzah alias Castro (TRIBUNKALTIM.CO/BUDHI HARTONO)

KPK secara eksplisit menyebut parsel serupa gratifikasi yang harus ditolak.

Halaman
1234
Penulis: Cahyo Wicaksono Putro
Editor: Rafan Arif Dwinanto
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved