Soal Pemberian Parcel kepada Pejabat, Ini Kata Wagub Hadi Mulyadi

Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi bahwa parsel itu ada perintahnya, dan dirinya menyebutkan, saling berbagi hadiah

Soal Pemberian Parcel  kepada Pejabat, Ini Kata Wagub Hadi Mulyadi
TribunKaltim.CO/HO/ Agus
Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi saat sedang melaksanakan Rapat bersama Direksi dan Pengawas RSUD Kanujoso terkait penghentian layanan oleh BPJS, Sabtu (11/4/2019). 

TRIBUNKALTIM.CO SAMARINDA - Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat pemerintahan dilarang keras menerima bingkisan alias parsel lebaran, sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

Hal itu dikarenakan, KPK memasukkan parcel ke dalam kategori gratifikasi dengan ganjaran hukuman minimal 4 tahun.

Beberapa waktu  lalu, telah beredar surat imbauan dari KPK agar gubernur dan walikota di setiap daerah mengintruksikan kepada semua pihak, untuk tidak menerima hadiah tersebut.

Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi mengatakan, dari pandangan agama bahwa parsel itu ada perintahnya, dan dirinya menyebutkan, saling berbagi hadiah adalah upaya menunjukkan rasa kasih sayang bagi sesama manusia.

“Jadi saling memberi hadiah, sebagai bentuk saling mencintai” ucapnya, saat dihubungi melalui phonsesl selulernya, Sabtu (11/4/2019).

“Beda hal kalau didalamnya parsel itu ada uangnya, itu jelas dilarang. Misalnya 10 USD, kan jelas salah,” tambahnya.

Ia mengatakan,  parsel itu hanya berkisar Rp. 500 ribu sampai Rp 1 juta, maka apabila parcel itu ditujukan untuk sebatas menunnjukkan kepedulian, maka itu masih diperbolehkan.

Karena ia juga mengakui bahwa juga rutin memberikan parcel sebagai bentuk kepedulian.

“Kalau saya pribadi melihatnya, memberi itu sebagai tanda cinta saja dan sah-sah saja. Orang kan paling kasih parcel dikisaran Rp. 500 ribu dan paling tinggi Rp. 1 juta.

Dari dulu saya juga melakukan itu, menerima dan memberi kepada orang terdekat, keluarga dan saudara bahkan masyarakat, karena alasan tanda cinta tadi,” jelas Hadi Mulyadi.

Namun  ia akan tetap mempertimbangkan surat imbauan tersebut, agar dapat menghindari permasalahan dikemudian hari, apalagi saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur.

“Kalau saya sebenarnya fleksibel saja," singkatnya.

Sedangkan untuk penggunaan mobil dinas saat mudik, Hadi menuturkan sah-sah digunakan asal sesuai prosedurnya.

"Soal pemakaian mobil dinas, bila dipakai sampai keluar pulau kan itu keterlaluan. Tetapi kalau digunakan di kawasan atau wilayah Kaltim saja, silahkan. Karena jabatan melekat pada kendaraan yang dikendarai,” ucapnya.(*)

BACA JUGA

Kata SBY, Ada Sejumlah Tokoh yang Senang Menentang Siapapun Presiden RI, Itu Kebahagiaannya

Waketum Gerindra: Demokrat Tak Punya Andil dalam Upaya Pemenangan Prabowo, Malah Buat Suara Turun

Beda Pendapat Sandiaga Uno dan Mahfud MD Soal Kasus Dugaan Makar, dari Opisisi Hingga Barang Bukti

TERPOPULER: 92 Ribu Orang Lulus SNMPTN Dilarang Ikut SBMPTN 2019, Ini Alasannya

Paula Tunjukkan Test Pack di Sebuah Acara, Baim Wong: "Nggak Ada Settingan Kalian yang Pertama Tahu"

Like and Follow Fanspage Facebook

Follow Twitter

Follow Instagram

Subscribe official YouTube Channel

Penulis: Cahyo Wicaksono Putro
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved