Berita Pemprov Kaltara

PLTA Kayan Dibangun, Pemprov Dongkrak Potensi Pajak Air Permukaan

Ini dikarenakan, salah satunya ditopang keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan yang kelak beroperasi.

PLTA Kayan Dibangun, Pemprov Dongkrak Potensi Pajak Air Permukaan
HUMASPROV KALTARA
Ilustrasi Taman Tepian Sungai Kayan di Tanjung Selor, ibu kota provinsi Kaltara, menjadi salah satu venue priadona masyarakat. Saat itu di hulu sungai tersebut sedang dibangun PLTA. Diharapkan bukan saja akan mengaliri listrik di kawasan itu, juga potensi ekonomi lainnya akan tergali. Salah satunya yang sedang ditangani adalah Pajak Air Permukaan (PAP). 

TANJUNG SELOR - Pajak air permukaan (PAP) diprediksi akan menjadi salah satu andalan perolehan pajak di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Ini dikarenakan, salah satunya ditopang keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan yang kelak beroperasi.

Disebutkan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kaltara Busriansyah, besarnya potensi PAP tersebut antara puluhan hingga ratusan miliar rupiah per tahun.

“Masih perlu kajian lebih jauh. Namun, potensinya cukup besar dibandingkan sektor pajak lainnya,” kata Busriansyah di ruang kerjanya, Minggu (12/5).

Guna mengkalkulasikan potensi PAP dengan faktor utama PLTA Kayan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam hal ini BP2RD akan bekerja sama dengan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda untuk melakukan penelitian dan kajian.

Tim kajian ini juga akan melakukan studi banding ke Sumatera Utara, tepatnya ke Bendungan Sigura-gura.

“Yang dikaji, diantaranya mengenai NPA (Nilai Perolehan Air)-nya. Karena NPA di Kaltara ini rendah, maka perlu diubah, perlu dinaikkan,” ungkap Busriansyah.

Saat ini, objek PAP di Kaltara terdiri dari 5 PDAM yang berada di 4 kabupaten dan 1 kota. Ditambah dengan 32 perusahaan pemanfaatan air permukaan.

PAP sendiri, pada tahun ini ditargetkan perolehannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni sebesar Rp 1,5 miliar. Sementara realisasinya, hingga 6 Mei lalu sebesar Rp 619,8 juta atau 41,32 persen.

“Sampai saat ini, capaian PAP adalah yang terendah jika dibandingkan dengan sumber pajak lainnya. Seperti PKB, BBNKB, PBBKB, dan pajak rokok,” tutur Busriansyah.

Sebagai informasi, PAP, secara definitif merupakan pajak yang dipungut atas tindakan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan.

Dalam hal ini, air permukaan merupakan semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

Termasuk air yang terdapat pada lubang bekas tambang, danau buatan dan air laut yang ditarik ke darat untuk dimanfaatkan termasuk air permukaan.(advertorial/hms/wil)

Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved