Berita Pemkab Kutai Barat

Wabup: Penggunaan ADD dan ADK di Kutai Barat Harus Transparan

Wabup mengatakan untuk mencegah penyalahgunaan agar dalam pengelolaannya sesuai prosedur atau peraturan yang berlaku dan tepat sasaran.

Wabup: Penggunaan ADD dan ADK di Kutai Barat Harus Transparan
HUMASKAB KUBAR
Wakil Bupati Kubar Edyanto Arkan bersilaturahmi bersama masyarakat pada Safari Ramadan Pemkab Kubar 2019 di Masjid Jami' Baiturrahim Kampung Rejo Basuki. 

SENDAWAR - Pemerintah Kampung diberi kewenangan mengelola alokasi dana desa (ADD) dan alokasi dana kampung (ADK) untuk pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakatnya.

Begitu juga, kepala kampung dan aparatnya dituntut berhati-hati dalam pengelolaannya. Apalagi nilai yang diterima kampung cukup besar.

Hal itu disampaikan Wabup Kubar Edyanto Arkan pada Safari Ramadan Pemkab Kubar 2019 ke-3 di Masjid Jami' Baiturahhim, RT 3 Kampung Rejo Basuki Kecamatan Barong Tongkok, Kamis (9/5/2019).

Wabup mengatakan untuk mencegah penyalahgunaan agar dalam pengelolaannya sesuai prosedur atau peraturan yang berlaku dan tepat sasaran.

"Jadikan Kampung Rejo Basuki sebagai percontohan bagi kampung-kampung yang ada di Kubar," ujarnya.

Wabup mengimbau dalam setiap perencanaan pembelanjaan ADD dan ADK lebih transparan dan terbuka kepada masyarakat.

Semua perencanaan merupakan keinginan dan kebutuhan seluruh masyarakat yang ada. Misalnya, dalam menyusun anggaran dan belanja kampung, agar disusun secara bersama-sama secara partisipatif.

Artinya, perwakilan-perwakilan masyarakat ikut menyusun bersama-sama.

Begitu juga, dalam pelaksanaannya harus melibatkan perwakilan atau sebagian besar masyarakat yang ada di kampungnya.

Berikutnya, dalam pengawasannya harus terbuka dan semua masyarakat harus dapat mengawasi baik perencanaannya, pelaksanaannya dan pelaporannya.

"Jangan sampai terjadi di Kampung Rejo Basuki ini, ada kegiatan-kegiatan kampung yang berindikasi. Misalnya, fiktif dan mark-up atau dinaikan dari pada harga sebenarnya. Itu perlu diperhatikan, karena bisa menimbulkan masalah dikemudian hari," tegasnya.

Ditambahkan Wabup, begitu selesai menggunakan ADD dan ADK harus disampaikan ke masyarakat. Agar dana tersebut jelas kemana arahnya, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. (hms6)

Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved