Defisit Anggaran Rp 300 Miliar di Kutim, 30 Persen OPD Belum Usulkan Rasionalisasi

Progres rasionalisasi di lingkungan Pemkab Kutai Timur terus berjalan. Capaian angka Rp 300 miliar bukan perkara mudah.

Defisit Anggaran Rp 300 Miliar di Kutim, 30 Persen OPD Belum Usulkan Rasionalisasi
TribunKaltim.Co/Margaret Sarita
Bupati Ismunandar, Wabup Kasmidi Bulang saat audiensi dengan para kontraktor yang menagih janji pembayaran utang pekerjaan tahun 2016-2017 pada awal 2019 lalu_ 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Progres rasionalisasi di lingkungan Pemkab Kutai Timur terus berjalan. Capaian angka Rp 300 miliar bukan perkara mudah.

Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari bagian di lingkungan Setkab Kutim dan Sekretariat DPRD, dinas, badan hingga kecamatan harus melakukan pengurangan anggaran sekitar 30-26 persen.

Pengurangan anggaran tidak hanya pada program yang belum berjalan, tapi juga program yang sudah berjalan.

Sehingga tercapai angka pengurangan Rp 300 miliar dari total APBD tahun 2019 yang sudah disahkan.

“Progres usulan rasionalisasi dari tiap dinas, badan maupun bagian terus berjalan. Saat ini sudah 70 persen yang melaporkan usulannya. Sisa 30 persen lagi,” ujar Sekda Kutim, Irawansyah , Selasa (14/5)

Untuk laporan selengkapnya, menurut Irawansyah ada di Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kutim. Pastinya, usulan rasionalisasi harus sudah diselesaikan dalam bulan ini juga.

“Tidak boleh berlama-lama. Kalau tidak juga mengusulkan, mereka tidak bisa mencairkan dana Ganti Uang (GU) yang digunakan untuk operasional. Tidak jalan operasional mereka,” ungkap Irawansyah.

Rasionalisasi, kata Irawansyah, salah satu alternatif untuk mengatasi defisit keuangan daerah akibat pemangkasan dana kurang salur yang seharusnya diterima Kutim, akhir 2018 lalu.

Saat itu, dari perhitungan Peraturan Menteri Keuangan, Pemkab Kutim akan menerima dana kurang salur sekitar Rp 900 miliar. Namun, belakangan dana yang cair hanya sekitar Rp 200 miliar, sehingga kurang Rp 700 miliar.

“Ada utang tahun 2018 lalu sebesar Rp 311 miliar yang harus dibayar di 2019 ini. Ditambah, komitmen kita pada awal tahun 2019, untuk melunasi utang kontraktor tahun 2016-2017,

Halaman
12
Penulis: Margaret Sarita
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved