Berita Pemkab Kutai Barat

Optimalkan Peran Pleaku Usaha, Pemkab Bentuk Tim Sinergi Program CSR

Dinas Pertanian ditunjuk sebagai leader dalam upaya mendukung Pemkab Kubar mengoptimalkan kewajiban CSR pemegang IUP perkebunan.

Optimalkan Peran Pleaku Usaha, Pemkab Bentuk Tim Sinergi Program CSR
HUMASKAB KUBAR
Asisten II Setkab Kubar Ayonius memimpin rapat koordinasi terkait tanggung jawab sosial (CSR) pemegang IUP di Kubar. 

SENDAWAR - Rapat koordinasi perencanaan dan pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya perkebunan kepala sawit di Kutai Barat, Kaltim penting untuk mendorong kontribusi kemitraan pelaku usaha swasta dalam pemberdayaan masyarakat.

Rapat yang digagas Bagian SDA tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Sekeetaris Kabupaten Lantai II Kantor Bupati dipimpin Asisten II Ayonius SPd MM dihadiri Plt Kepala Dinas Pertanian, serta Dinas LIngkungan Hidup, DPMK, Bagian Ekonomi dan staf khusus Bupati, Rabu (9/5/2019).

Sedikitnya ada 38 perusahaan perkebunan sawit pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) diduga belum merealisasi CSR secara maksimal terhadap masyarakat sekitar.

Oleh sebab itu Pemkab Kubar membentuk tim mensinergikan penyelenggaraan program CSR dan mengoptimalkan peran serta pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan.

Ayonius menuturkan rapat koordinasi tersebut juga telah menyepakati pembentukan tim, dimana Dinas Pertanian ditunjuk sebagai leader dalam upaya mendukung Pemkab Kubar mengoptimalkan kewajiban CSR dari pemegang IUP perkebunan.

Selanjutnya tim TP3K yang telah dibentuk harus dimaksimalkan peran dan pungsinya.

Berkaitan dengan tanggung jawab pemegang IUP perkebunan dalam pelaksanaan CSR, Pemkab Kubar melaksanakan dengan landasan hukum.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas (PT).

Peraturan Daerah Provinsi Kaltim No. 3 Tahun 2013 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan PT serta program kemitraan dan bina lingkungan, serta peraturan Bupati Kubar Tahun 2017 tentang pembentukan kepengurusan CSR.

Dinas Pertanian diharapkan bisa berkoordinasi aktif dengan forum CSR dan DPMPTSP Kubar, serta OPD terkait diharapkan bisa secara aktif mencari regulasi terbaru tentang kewajiban pemengang IUP Perkebunan terhadap CSR.

Selain itu Dinas pertanian juga dapat berkoordiasi secara aktif dengan pihak pemegang IUP Perkebunan untuk mengagendakan rencana persentasi kegiatan yang dilakukan selama satu tahun.

Ayonius menambahkan, dengan terbentuknya tim akan lebih mudah mewujudkan kesamaan persepsi, komitmen dan kepedulian mitra program (perusahaan) berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakan dan pembangunan di Kutai Barat.

Mendorong sinergitas antara mitra program, pemerintah daerah, dalam perencanaan dan pelaksanaan CSR yang terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat, dan program pembangunan di daerah. (hms10)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved