Soal Akreditasi RSKD yang Kadaluwarsa, Piatur: Mestinya Diurus Sebelum Jatuh Tempo

Soal akreditasi RSKD yang sudah kadaluwarsa, Piatur: Mestinya diurus sebelum jatuh tempo, bukan setelah habis masanya baru diurus

Soal Akreditasi RSKD yang Kadaluwarsa, Piatur: Mestinya Diurus Sebelum Jatuh Tempo
TRIBUN KALTIM/ Aris Joni
Koordinator Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Kaltim, Piatur Pangaribuan 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Baru diurusnya akreditasi Rumah Sakit Umum dr. Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) yang telah kadaluwarsa sehingga menyebabkan adanya pembatasan ruang lingkup jaminan pelayanan BPJS mendapat tanggapan serius dari Koordinator Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Kaltim, Piatur Pangaribuan.

Dikatakan Piatur, dampak dari polemik kerjasama BPJS dengan RSKD yang saat ini sedang mengalami masalah akreditasi yang telah habis masanya, akan berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya para pasien BPJS.

Menurutnya, kedua belah pihak harus bijak dalam menyikapi berbagai masalah.

Seharusnya ucap dia, kepentingan umum terkait pelayanan harus lebih diutamakan, karena berhubungan langsung dengan keselamatan dan nyawa seseorang.

Sedangkan soal administrasi bisa dilakukan  sambil berjalannya pelayanan.

"Memang akreditasi merupakan syarat yang harus dipenuhi, tapi bisa sambil berjalan tanpa mengganggu pelayanan. Konsumen kan bayar juga BPJS, jangan sampai adanya masalah akreditasi ini mengesampingkan hak masyarakat," jelasnya. Selasa (14/5/2019).

Ia juga mempertanyakan manajemen RSKD yang baru mengurus akreditasinya yang telah habis masanya sejak 4 April 2019 lalu.

Padahal menurut dia, untuk perpanjangan akreditasi itu dilakukan atau diajukan sebelum masa akreditasi tersebut habis, dalam artian ada batas waktu pengajuan perpanjangan sebelum masa akreditasi tersebut habis.

"Saya juga heran kenapa baru diurus setelah habis, apalagi yang bermasalah ini rumah sakit yang berakreditasi A, semestinya manajemennya sudah mengatur itu. 

Masa iya, rumah sakit yang akreditasinya A bisa lalai hanya untuk mengurus perpanjangan akreditasinya saja.

Itu saja tidak diperhatikan, bagaimana dengan manajemen yang lainnya.

Kalau di kampus-kampus saja, enam bulan sebelum habis masa akreditasinya sudah harus mengajukan reakreditasi," tegasnya.

Ia juga mengingatkan untuk rumah sakit lainnya untuk lebih memperhatikan masa akreditasinya, sehingga sebelum habis masa waktunya harus segera di urus agar tidak menjadi masalah dikemudian hari.

"Secara logika saja, kalau misalkan waktunya lima tahun dan setelah habis baru diproses itu bodoh namanya.

Mestinya sebelum habis sudah harus diurus," ungkapnya.

Ia juga menegaskan, dalam masalah ini jangan sampai legal formal mengalahkan kepentingan umum, karena menurutnya persoalan pelayanan kesehatan menyangkut nyawa seseorang.

"Ini harus sama-sama kita pahami, utamakan kepentingan nyawa orang di samping legal formalnya," tuturnya.

Lanjutnya, dengan adanya permasalahan yang menyangkut pelayanan publik ini, yang seharusnya dikoreksi adalah pimpinan-pimpinan manajemennya yang dianggap lalai dalam memanajemen instansinya.

"Ini menyangkut keselamatan orang. Kalau akreditasi mati, rumah sakit masih bisa tetap berjalan. Kalau orang yang mati, tidak bisa dikembalikan lagi," tandasnya.

Menurut Piatur, rumah sakit yang telah terakreditasi A sebenarnya sudah matang dalam hal manajemen, SDM, bahkan sarana prasaranannya.

Namun yang membingungkannya, rumah sakit sekelas akreditasi A saja lupa untuk memperhatikan administrasinya.

Seharusnya, hal demikian tidak perlu terjadi di rumah sakit yang dapat dikatakan mendekati sempurna ini. (*)

Halaman
12
Penulis: Aris Joni
Editor: Rita
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved