Berita Pemkab Kutai Barat

Sosialisasi Perda CSR, Pemkab: Perusahaan Harus Bisa Bina Masyarakat Sekitar

Sosialisasi perda hibah barang dan perda dana CSR ini diikuti perwakilan seluruh perusahaan dan Camat se-Kubar.

Sosialisasi Perda CSR, Pemkab: Perusahaan Harus Bisa Bina Masyarakat Sekitar
HUMASKAB KUBAR
Asisten III Setkab Kubar Asrani membuka sosialiasi perda mengenai hibah barang dari dana CSR perusahaan pemegang izin pertambangan, perkebunan dan kehutanan kepada masyarakat. 

SENDAWAR - Seluruh perusahaan di wilayah Kabupaten Kutai Barat harus bisa mengembangkan serta memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar perusahaan melalui program corporate social responsibility (CSR).

Sejak awal tata kelola dalam serah terima bantuan hibah dari perusahaan harus diatur dengan sebaik-baiknya.

Terkait bantuan dan hibah dari perusahaan, Pemkab Kubar melalui Bagian Sumber Daya Alam (SDA) menggelar acara sosialisasi peraturan daerah mengenai hibah barang ke pemerintah daerah yang berasal dari CSR/pengembangan pemberdayaan masyarakat oleh para pemegang ixin usaha pertambangan, perkebunan dan kehutanan.

Kegiatan ini diikuti perwakilan seluruh perusahaan dan Camat se Kubar. Sosialisasi dilaksanakan di ruang rapat lantai II Kantor BP3D yang dihadiri pula Kepala Inspektorat. Bertindak selaku narasumber Sekretaris BKAD Kubar.

Asisten III Ir Asrani MM yang membuka acara tersebut menuturkan, perusahaan tambang, perkebunan dan kehutanan harus bertanggung jawab membina dan mengembangkan masyarakat sekitar.

Pemkab Kubar mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang sudah membantu dan membangun berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana umum yang ada di kampung-kampung.

Diharapkan aset-aset yang diserahkan bisa dinventarisir dengan baik. Rujuannya agar dalam pemeliharaannya lebih mudah karena administrasi sebagai dasar hukum sudah jelas kepemilikan aset tersebut.

"Begitu juga bantuan yang diberikan diharapkan bisa direncanakan sejak awal, serta harus dikoordinasikan dengan kampung yang akan diberikan bantua. Tujuannya agar apa yang dibangun oleh perusaaan tidak sama dengan yang sudah diprogramkan pemerintah," kata Asrani.

Selanjutnya Sekretaris BKAD Kubar menuturkan pemberian hibah harus memiliki dasar hukum, yakni UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam proses hibah dari perusahaan kepada pemerintah daerah atau pemerintahan kampung perlu dibentuk tim penelitian untuk melakukan pengecekan fisik oleh instansi Teknis. (hms10)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved