Tarik Ulur Aturan Pemberian THR, Wali Kota Neni Moerniaeni Pastikan Pegawai Terima Sebelum Hari Raya

“Tapi tadi pagi ada aturan terbaru yang diterima, menyatakan pembagian THR tak perlu melalui Perda tapi cukup dengan Peraturan Wali Kota saja,”

Tarik Ulur Aturan Pemberian THR, Wali Kota Neni Moerniaeni Pastikan Pegawai Terima Sebelum Hari Raya
Tribunkaltim.co, Ichwal Setiawan
PASTIKAN THR CAIR — Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni memastikan THR tetap dibayarkan pemerintah. Pasalnya, anggaran pembayaran THR telah tertuang di dalam APBD Bontang 2019. 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG — Tarik ulur payung hukum pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Bontang belum menemui titik temu.

DPRD Bontang belum memastikan tetap melanjutkan pembahasan Raperda THR atau menyerahkan kebijakan pembayaran melalui Peraturan Wali Kota (Perwali).

Kendati demikian, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni memastikan pembayaran THR bagi ribuanh pegawai bakal dilakukan sepekan sebelum hari raya. Neni mengaku dana yang pembayaran THR sudah dialokasikan, hanya saja masih menuggu kelengkapan administrasi.

“Sudah dianggarkan kok di APBD kita, pasti dibayarkan,” ujar Wali Kota Neni Moerniaeni kepada tribunkaltim.co, saat dihubungi melalui sambungan selulernya, Selasa (14/5/2019) malam.

Neni Moerniaeni mengatakan, pembayaran THR pasti bakal dibayarkam pemerintah. Dana yang telah disiapkan wajib digunakam sebab telah masuk dalam batang tubuh APBD 2019.

Pun begitu, pihaknya belum menyebut nominal besaran anggaran yang telah dianggarkan. Namun, pencairan THR nanti akan disertai pembayaran Tunjangan Tambahan Pegawai (TPP), kemudian menyusul pembayaran gaji ke-13 nanti.

Sementara itu, Pj Sekkot Bontang Agus Amir membenarkan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran THR kepada pegawai. Hanya saja, beberapa administrasi harus dilengkapi lebih dulu.

“Sebenarnya kalau sudah siap kelengkapanya sudah bisa dicairkan,” ujarnya.

Untuk informasi, diberitakan sebelumnya pembahasan draft Raperda terkait Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 dihentikan. Penghentian pembahasan ini lantaran mendadak terbit aturan baru yang mengatur pembagian THR cukup dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Perwali.

Padahal, rapat paripurna sebelumnya DPRD sepakat untuk membahas Raperda ini secara maraton dan ditarget selesai dalam sepekan.

Halaman
12
Penulis: Ichwal Setiawan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved