Berita Pemprov Kalimantan Utara

Bersama Gaji dan TPP, THR PNS Dicairkan 10 Hari Sebelum Lebaran Idul Fitri

THR yang dibayarkan itu, komponennya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja atau sebutan lainnya.

Bersama Gaji dan TPP, THR PNS Dicairkan 10 Hari Sebelum Lebaran Idul Fitri
HUMASPROV KALTARA
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menyalami jajaran Pemprov Kaltara pada hari pertama kerja usai cuti bersama Idulfitri 2018 tahun lalu. 

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 32 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), gaji dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

Rinciannya, untuk THR Rp 13 miliar, sementara gaji dan TPP Rp 19 miliar.

THR yang dibayarkan itu, komponennya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja atau sebutan lainnya.

Dikatakan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, sesuai informasi BPKAD Provinsi Kaltara, pembayaran THR, gaji dan TPP itu diperuntukkan bagi 3.485 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 455 Calon PNS.

“Untuk pencairannya, ditargetkan 10 hari sebelum Idulfitri,” ungkap Irianto.

Lebih jauh, Gubernur menyebutkan, pembayaran THR, gaji dan TPP tahun ini akan mematuhi regulasi yang mengaturnya. Yakni, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2019, tentang Pemberian Tunjangan THR Bagi PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara dan Pensiunan.

“PP ini sudah mengalami revisi pada salah satu pasalnya. Yaitu, Pasal 10 ayat 2 yang sebelumnya menyebutkan bahwa teknis pembayaran THR yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) diatur dengan Perda (Peraturan Daerah) direvisi menjadi Perkada (Peraturan Kepala Daerah),” urai Gubernur.

Revisi itu sekaitan dengan banyaknya keluhan PNS di daerah mengenai mekanisme pembayaran THR yang diatur PP tersebut sebelumnya, yang mengharuskan menggunakan Perda.

“Untuk pembuatan Perda itu, butuh waktu lama dan proses yang panjang. Jadi, tidak mungkin tuntas dalam waktu dekat. Untuk itu, Pemerintah Indonesia menyikapinya dengan mengubah mekanisme pencairannya berdasarkan Perkada,” papar Irianto.

Pun demikian, mekanisme pencairan THR yang baru ini juga butuh proses.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved