Berita Pemprov Kalimantan Utara

Gubernur: Pemilu Sudah Usai, Semua Pihak Mesti Berperan Cegah Konflik Sosial

Kegiatan yang diprakarsai oleh Kementerian Dalam Negeri ini, dibuka oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI Wiranto.

Gubernur: Pemilu Sudah Usai, Semua Pihak Mesti Berperan Cegah Konflik Sosial
HUMASPROV KALTARA
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie bersalaman dengan Mendagri Tjahjo Kumolo saat menghadiri Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2019 di Ballroom Grand Paragon Hotel, Jl Gajahmada Jakarta Pusat, Kamis (16/05/2019). 

JAKARTA - Bersama para gubernur, bupati serta walikota se-Indonesia, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2019 di Ballroom Grand Paragon Hotel, Jl Gajahmada Jakarta Pusat, Kamis (16/05/2019).

Kegiatan yang diprakarsai oleh Kementerian Dalam Negeri ini, dibuka oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Wiranto.

Juga turut hadir, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Juga perwakilan dari Mabes TNI dan Polri yang sekaligus memberikan materi paparan pada Rakornas ini.

Gubernur mengatakan, kegiatan tersebut penting, sebagai sarana mensinergikan antar tim terpadu yang ada di pusat dan daerah. Dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang mengganggu keamanan dan keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

"Pencegahan konflik sosial merupakan hal yang sangat penting. Meski sampai sekarang Kaltara masih aman, potensi itu tetap ada. Apalagi secara geografis Kaltara berada di daerah perbatasan," kata Irianto.

Apa yang disampaikan Gubernur, sesuai dengan arahan Menkopolhukam saat membuka Rakornas tersebut.

Wiranto meminta kepada para kepala daerah melaui jajarannya di daerah, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, soal informasi-informasi yang benar.

Agar warga tidak terpengaruh dengan berita-berita isu-isu tak jelas yang belakangan banyak beredar. Baik itu di media sosial maupun media lainnya.

“Disampaikan tadi oleh Pak Menko Polhukam, bahwa ancaman konflik sosial selalu ada. Oleh karenanya, antisipasi, pencegahan sejak dini harus dilakukan. Apalagi ancaman konflik sosial, pasca pelaksanaan Pemilu serentak 2019 ini," kata Gubernur mengutip arahan Menko Polhukam.

Untuk mencegah terjadinya konflik sosial ini, lanjutnya, bukan hanya tugas aparat kepolisian, maupun TNI. Namun perlu peran semua stakeholder. Utamanya para kepala daerah, sebagai pamong masyarakat.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved