Berikut Aturan Baru PPDB 2019, Disdikbud Kaltara Susun Juknis

Prioritas utama penerimaan yang satu zonasi dengan sekolah awal, lama domisili minimal 1 tahun, dan tidak berlakunya Surat Keterangan Tidak Mampu.

Berikut Aturan Baru PPDB 2019, Disdikbud  Kaltara Susun Juknis
TribunKaltim.Co/Muhammad Arfan
Sejumlah siswa SMP Negeri 7 Tanjung Selor tampak riang usai dinyatakan lulus Ujian Nasional beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 akan berdasarkan  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SMP, SMA, dan SMK.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara Sigit Muryono menjelaskan, dengan terbitnya aturan terbaru tersebut, membuat PPDB bakal berbeda dari sistem sebelumnya.

Beberapa perbedaan mendasar, salah satunya prioritas utama penerimaan yang satu zonasi dengan sekolah awal, lama domisili minimal 1 tahun, dan tidak berlakunya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Dalam Permendikbud baru tersebut, pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali.

"Jalur zonasi paling sedikit 90 persen dari daya tampung sekolah. Sedangkan jalur prestasi paling banyak 5 persen dari daya tampung sekolah, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5 persen dari daya tampung sekolah," ujar Sigit dalam keterangan resminya yang diterima Tribunkaltim.co, Senin (20/5/2019).

Permendikbud ini juga mengatur kuota. Misalnya kata Sigit, jalur zonasi paling sedikit 90 persen dan untuk keluarga tidak mampu paling sedikit 20 persen yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Semua siswa miskin yang berada di zona sekolah wajib diterima dengan syarat keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu, namun proses hukum akan menanti jika terbukti ada yang memalsukan bukti.

"Saat ini, kami sedang menyusun draft Juknis (Petunjuk Teknis) PPDB yang baru. Setelah tersusun, rencananya akan dipaparkan di Forum Group Discussion (FGD) dengan beberapa pihak seperti Ombudsman, DPR, komite sekolah dan beberapa pihak lainnya guna memperoleh solusi yang tepat terkait PPDB mendatang," ujarnya.

Diharapkan draft Juknis tersebut dapat selesai bulan ini.

Dalam penerapan jalur zonasi pada PPDB 2019, Kemendikbud menyatakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) tidak akan berlaku,

Halaman
12
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved