Fraksi Gerindra Nilai Sanksi Pidana di Raperda Pemukiman Pesisir Belum Dibutuhkan

Fraksi Gerindra menilai aturan tersebut dianggap belum dibutuhkan. Sebab, sanksi administratif dinilai telah bersifat mengikat masyarakat

Fraksi Gerindra Nilai Sanksi Pidana di Raperda Pemukiman Pesisir Belum Dibutuhkan
TribunKaltim.Co/Ichwal Setiawan
PARIPURNA — Rapat paripurna pandangan fraksi terhadap pendapat kepala daerah atas 6 Raperda usulan DPRD Bontang di Kantor Sekretariat Dewan, Senin (20/5/2019). 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG — Pendapat kepala daerah agar memasukan sanksi pidana di dalam Rancangan Perda Pengelolaan Pemukiman Masyarakat di Atas Air perlu dipertimbangkan.

Fraksi Gerindra menilai aturan tersebut dianggap belum dibutuhkan. Sebab, sanksi administratif dinilai telah bersifat mengikat di lingkungan masyarakat.

“Secara pribadi saya tak setuju kalau pakai sanksi pidana,” ujar anggota Fraksi Gerindra, Agus Haris usai mengikuti rapat paripurna tanggapan fraksi atas pendapat Walikota, di Kantor Sekretariat DPRD Bontang, Senin (20/5/2019).

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Bontang ini menilai, aturan penataan pemukiman di atas air memang diperlukan.

Pembangunan hunian warga di kawasan pesisir memang perlu payung hukum, agar pemukiman yang berdiri di atas air lebih memperhatikan lingkungan, kerapian dan keindahan.

“Aturan ini memang dibutuhkan, supaya lebih teratur rumah-rumah di pesisir,” ujarnya.

Namun, terkait sanksi pidana bagi pelanggar aturan ini harus dipertimbangkan lebih dalam lagi. Pemerintah perlu menguji pendapat tersebut melalui pertimbangan akademis dan persetujuan masyarakat setempat.

Pasalnya, masyarakat pesisir perlu mengetahui aturan yang disiapkan untuk mengatur pemukiman mereka, agar tak ada penolakan terhadap produk hukum yang diterbitkan.

“Harus diuji akademik dan uji publik dulu, kami minta persetujuan dari masyarakat sebelum aturan ini disahkan menjadi Perda,” kata  Agus. (*)

Pemkot Bontang Usulkan Pidana dan Denda

Halaman
123
Penulis: Ichwal Setiawan
Editor: Samir Paturusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved