Pilpres 2019

Muncul Wacana Power Sharing untuk Redam Ketegangan Politik; Seberapa Efektif Mempersatukan?

Saat ini mengemuka wacana "power sharing" atau berbagi kekuasaan di antara kontestan Pilpres 2019.

Muncul Wacana Power Sharing untuk Redam Ketegangan Politik; Seberapa Efektif Mempersatukan?
KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG
Pasangan calon presiden nomor urut 1, Joko Widodo beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjabat tangan setelah debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Saat ini mengemuka wacana "power sharing" atau berbagi kekuasaan di antara kontestan Pilpres 2019. 

TRIBUNKALTIM.CO - Saat ini mengemuka wacana "power sharing" atau berbagi kekuasaan di antara kontestan Pilpres 2019.

'Power sharing' memberikan kesempatan pada pihak yang kalah untuk mendapat beberapa posisi strategis di pemerintahan.

Pemberian posisi dari yang menang pada yang kalah ini bisa dianggap sebagai tradisi perpolitikan Tanah Air itu perlu dilakukan agar terwujud rekonsiliasi untuk mengakhiri panasnya "peperangan politik".

"Power sharing memang menjadi salah satu jalan agar polarisasi itu tidak semakin meruncing ke depannya. Meski agak rumit, tapi kemungkinan itu pasti masih ada. Sebab, semua politisi pasti berhasrat mendapatkan kekuasaan," ujar Arif kepada Kompas.com, Senin (20/5/2019).

Mengacu pada penghitungan suara sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diyakini tidak akan banyak berubah hingga penetapan pada tanggal 22 Mei 2019, pasangan Jokowi-Ma'ruf akan memenangkan Pemilihan Presiden 2019.

Jika memang "power sharing" ini dijajaki kubu Jokowi, menurut Arief, akan ada yang mengganjal dari kubu Prabowo dalam proses negosiasi.

Menurut dia, bisa jadi ada sekelompok orang di belakang Prabowo yang akan mendorong agar Prabowo tidak menerima negosiasi tersebut.

"Kerumitan pertama, karena ada beban psikologis yang datang dari 'setan gundul', kalau boleh meminjam diksi Andi Arief ya. Mereka akan mendorong Prabowo supaya tidak mau menerimanya," ujar Arif.

"Kedua, yakni Prabowo sendiri yang bersikeras tidak mau masuk. Salah satu sebab yakni karena Beliau tidak ingin dituding pendukungnya tidak konsisten. Masa' sudah sedemikian rupa berpolitik selama ini, ujung-ujungnya negosiasi pada jabatan?" lanjut dia.

Meski demikian, Arif menegaskan, spektrum politik sangat luas. Celah untuk dua kubu rekonsiliasi sangat luas.

Halaman
123
Editor: Kholish Chered
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved