Berita Pemkab Mahakam Ulu

Bupati Ancam Beri Sanksi, Pengelolaan Keuangan Mahulu Dinilai Belum Tertib

Bupati menegaskan akan menerapkan aturan mengenai sanksi sesuai aturan PP yang berlaku.

Bupati Ancam Beri Sanksi, Pengelolaan Keuangan Mahulu Dinilai Belum Tertib
HUMASKAB MAHULU
Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh SH saat menghadiri pembahasan atas konsep rekomendasi hasil pemeriksaan dan action plan, Pemkab Mahulu bersama Tim Pemeriksa terinci atas LKPD Kabupaten Mahlu 2018 di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim, Samarinda, Jumat (17/5'2019). 

SAMARINDA - Adanya pengelolaan keuangan yang belum tertib di beberapa instansi atau OPD di Kabupaten Mahakam Ulu akan segera ditindaklanjuti dengan melakukan pengawasan serta diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku jika ditemukan penyalahgunaan.

Hal ini disampaikan Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh SH saat menghadiri pembahasan atas konsep rekomendasi hasil pemeriksaan dan action plan, Pemkab Mahulu bersama Tim Pemeriksa terinci atas LKPD Kabupaten Mahlu 2018 di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim. Jumat (17/5'2019).

Berkaitan dengan hal tersebut Bupati didampingi Sekdakab Drs Yohanes Avun M.Si dan Inspektur Inspektorat Budi Gunarjo Ompusunggu, SE, AK, MM, CA, AAP, mengimbau kepada para kepala OPD yang hadir pada pembahasan tersebut untuk melakukan evaluasi secara rutin, sebagai upaya meminimalisir terjadinya kesalahan pengelolaan keuangan.

"Ini merupakan instruksi pada kita semua yang hadir agar sebagaimana arahan dari tim BPK, harus adanya evaluasi secara rutin pada pengelolaan keuangan agar meminimalisir adanya kesalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan," imbaunya.

Bupati menegaskan sebagai salah satu langkah mengantisipasi kesalahan atau penyimpangan dalan pengelolaan keuangan, akan diterapkan juga aturan mengenai sanksi sesuai aturan PP yang berlaku.

Diingkatkan kepada seluruh pengawai dari kepala OPD, bendahara dan staf tidak mengulangi kesalahan dalam pengelolaan keuangan.

"Mudah-mudahan kedepan lebih tertib dan lebih baik dalam pengelolaan keuangan, sadar dengan hal- hal yang sudah kita liat di masa lalu jangan terulang lagi," tandas Bupati.

Di akhir arahannya Bupati menyampaikan bahwa terkait rekomendasi yang disampaikan BPK maka Pemkab Mahakam Ulu sudah menyusun rencana aksi yg akan dilaksanakan ke depan dan seluruh jajaran berkomitmen menindaklajuti dan melakukan pengelolaan keuangan lebih baik.

Hal senada dari Ketua Tim Pemeriksa Keuangan Terinci atas LKPD tahun anggaran 2018 Kabupaten Mahakam Ulu Eka Rahadianto Putra ST, bahwa ada beberapa hal yang krusial salah satunya yaitu adanya pengelolaan keuangan yang belum tertib di beberapa instansi.

Perlu diberikan beberapa rekomendasi diantaranya tingkatkan pengendalian dan pengawasan serta intruksi pemberian sanksi.

Hadir dalam pembahasan tersebut OPD di lingkungan Pemkab Mahakam Ulu, Bappelitbangda, Bappenda, BPKAD, Dinas PUPR, Dinkes, Disdik, Diskominfo, serta turut hadir Bagian Hukum, Bagian Umum dan Perlengkapan. (hms10)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved