Pemilu 2019

Jelang Aksi 22 Mei, Cendekiawan Muslim Ini Ajak Umat Mendengarkan Ulama Netral

Cendekiawan Muslim dan Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra ada ulama partisan yang mengajak aksi jihad 22 Mei.

Jelang Aksi 22 Mei, Cendekiawan Muslim Ini Ajak Umat Mendengarkan Ulama Netral
ft.com
Azyumardi Azra 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Cendekiawan Muslim dan Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra ada ulama partisan yang mengajak aksi jihad 22 Mei. Menurut dia, ulama mestinya mampu menenangkan umat, bukan mengajak pada kegiatan yang diklaim sebagai jihad.

"Kalau ada yang bilang 22 Mei itu jihad saya kira itu ulama yang partisan ke pihak tertentu. Itu sikap yang enggak bijak," ujar Azyumardi di istana wakil presiden, Jakarta, Senin (20/5).

Ia mengatakan, aksi turun ke jalan pada 22 Mei tak lebih dari ekspresi hawa nafsu. Padahal esensi dari bulan Ramadan adalah menahan hawa nafsu. "Jadi saya kira ulama seperti itu tidak perlu didengar. Yang perlu didengar itu ulama netral, berpihak pada kepentingan umat, negara," katanya.

Ia mengapresiasi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj dan pimpinan Muhammadiyah Haedar Nashir yang telah mengimbau umatnya agar tak mengikuti kegiatan tersebut. Sesuai UU, kata dia, telah ada mekanisme resmi jika tak terima dengan hasil akhir pemilu.

KSAD JENDERAL ANDIKA Angkat Bicara Aksi 22 Mei, Siagakan Kopassus dan Keterlibatan Purnawiran TNI. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andikan Perkasa saat konferensi pers di Markas Kopassus, Senin (20/5/2019).
KSAD JENDERAL ANDIKA Angkat Bicara Aksi 22 Mei, Siagakan Kopassus dan Keterlibatan Purnawiran TNI. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andikan Perkasa saat konferensi pers di Markas Kopassus, Senin (20/5/2019). (KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D)

"Jadi biarkan lembaga yang sesuai UU melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam hal ini KPU, Bawaslu, MK, jadi enggak usah mengerahkan massa apalagi atas nama jihad," ucapnya.

Azyumardi menilai istilah yang digunakan untuk aksi tersebut telah menyalahi makna jihad. Menurut dia, penggunaan kata jihad itu tak lebih dari pernyataan politik dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Itu bukan jihad. Klaim atas nama ulama menyerukan jihad 22 Mei itu harus ditolak. Dengan menggunakan istilah jihad itu mempolitisasi agama," tuturnya.

Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta agar masjid tidak dimanfaatkan sebagai tempat mengadu domba pandangan politik para jemaahnya. Hal ini menyikapi dinamika politik jelang penetapan perhitungan suara tingkat nasional pada 22 Mei.

"Dalam rangka menjaga keamanan akhir-akhir ini, isu-isu satu dua hari ini, saya harap masjid- masjid tidak dimanfaatkan menjadi tempat pertentangan politik jemaah," ujar JK dalam acara buka puasa bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah ulama di istana wakil presiden, Jakarta, Senin (20/5).

Mantan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini mengatakan, masjid harus dikembalikan fungsinya demi menjaga kemajuan dan keamanan bangsa. Dulu, kata JK, masjid bukan hanya digunakan untuk bicara keagamaan tapi juga memberi kemakmuran dengan kegiatan perekonomian.

Aksi damai relawan dari Capres dan Cawapres nomor urut 02, di Kantor Bawaslu Kaltim, Jalan MT. Haryono Samarinda. Jumat (17/5/2019).
Aksi damai relawan dari Capres dan Cawapres nomor urut 02, di Kantor Bawaslu Kaltim, Jalan MT. Haryono Samarinda. Jumat (17/5/2019). (tribunkaltim.co/Cahyo Wicaksono Putro)
Halaman
123
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved